User Rating: 5 / 5

Penulis : Rizal Eka Sumadya, M.Pd

lognews.co.id, Indonesia - Di tanah Mahad Al Zaytun, sebuah visi besar sedang dipancangkan. Bukan sekadar deretan pohon, melainkan sebuah simfoni pendidikan dan ekonomi yang termanifestasi dalam penanaman 32.000 batang Durian Hitam (Black Thorn). Di tengah ketidakpastian global, proyek ini adalah jawaban konkret mengenai kedaulatan pangan. Namun, di balik kemegahan angka tersebut, terdapat satu elemen kunci yang menjadi titik awal segalanya: Ajir.

Ajir bukan sebatas batang bambu penopang

Dalam proyek ini, pemasangan ajir bukan sekadar aktivitas fisik, melainkan laboratorium hidup dalam konsep LSTEAMS. Pelaku didik tidak hanya sekedar menancapkan bambu, mereka sedang mempraktikkan ilmu pengetahuan yang terpadu:

• Science & Engineering: pemahaman biologi pertumbuhan durian dan teknik rekayasa struktur agar ajir mampu menopang bibit dari terpaan angin dan hujan.
• Mathematics: Menghitung presisi jarak tanam dan kemiringan ajir untuk 32.000 lubang tanam memerlukan akurasi matematis demi efisiensi lahan.
• Technology: Penggunaan sistem irigasi modern dan monitoring pertumbuhan berbasis data yang terhubung dengan tiang penyangga tersebut.
• Arts & Social-spirituality: Estetika kerapihan barisan ajir (Art) yang berpadu dengan semangat kerja sama (Social-spirituality) dalam merawat makhluk hidup sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta.

Durian Hitam: Emas Hijau dengan Nilai Ekonomi Tinggi

Mengapa Durian Hitam? Secara ekonomi pendidikan, pemilihan varietas adalah keputusan strategis. Durian Hitam dikenal sebagai "Raja dari Segala Raja Durian". Teksturnya yang sangat lembut, warnanya yang kuning jingga pekat, serta cita rasa manis-pahit yang kompleks dengan aroma yang memikat, membuatnya dihargai sangat tinggi di pasar internasional.

Dengan harga jual yang jauh melampaui varietas biasa, 32.000 batang ini adalah aset ekonomi yang luar biasa. Ini adalah pengajaran nyata bagi seluruh civitas Al Zaytun bahwa ekonomi masa depan harus berbasis pada kualitas unggul dan nilai tambah. Memilih Durian Hitam adalah bentuk kesadaran untuk tidak menjadi rata-rata, melainkan menjadi yang terbaik di bidangnya.

Filosofi Ajir: Sinergi Pendidik dan Pelajar

Ajir adalah representasi dari peran Pimpinan dan Guru. Sebagaimana ajir membimbing bibit durian agar tumbuh tegak lurus ke atas, pimpinan dan guru memberikan kerangka nilai dan ilmu. Tanpa ajir, bibit durian hitam yang mahal sekalipun akan tumbuh merunduk dan rentan patah.

Namun, ajir tidak selamanya ada. Kelak, ketika pohon durian sudah memiliki batang yang kokoh dan akar yang menghunjam dalam, ajir akan dilepas. Begitu pula pendidikan; tugas guru dan pimpinan adalah membentuk kemandirian pelajar. Saat para proses merawat pohon-pohon ini, kita sebenarnya sedang merawat masa depan kita sendiri. Semangat kebersamaan dalam menjaga pohon-pohon ini adalah praktik "Ekonomi Bersama" di mana kesejahteraan satu orang adalah kesejahteraan semua.

Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan

Proyek ini adalah perwujudan dari tajuk "Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan".

• Menanam Kesadaran: Menyadari bahwa setiap tindakan waalaupun terlihat kecil,  mengikat batang durian ke ajir adalah kontribusi bagi ketahanan bangsa. Ini adalah kesadaran ekologis dan ekonomi yang menyatu.
• Menumbuhkan Kemanusiaan: Melalui kerja keras kolektif, kita belajar bahwa memuliakan alam adalah cara terbaik untuk memuliakan manusia. Hasil dari pohon-pohon ini nantinya akan menjadi sumber kekuatan untuk menghidupi pendidikan, membangun fasilitas, dan memberi manfaat bagi masyarakat luas.

Setiap ajir yang tertancap di Al Zaytun adalah sebuah janji. Janji bahwa pendidikan tidak boleh lepas dari realitas ekonomi, dan ekonomi tidak boleh lepas dari nilai-nilai kemanusiaan. Saat durian hitam ini panen kelak, dunia tidak hanya akan mencicipi buah yang luar biasa rasanya, tetapi juga akan melihat buah dari sistem pendidikan yang mampu membuat pelajarnya berdiri tegak, sekokoh pohon durian yang dijaganya sejak belia. (Amri-untuk Indonesia)

'Mendidik dan membangun semata mata hanya untuk beribadah kepada Allah'

Rating

( 2 Ratings )

viacom

12 January 2026

12 January 2026

Hits: 1056

Oleh : H. Adlan Daie

Analis politik dan sosial keagamaan

lognews.co.id - Menarik membedah dan memperluas spektrum kritik tajam dari tulisan KH. Imam Jazuli, Lc. MA, berjudul "Zionisme Nahdliyyah dan Urgensi Rais Aam Mundur" ("Disway.id", 8/9/2025), sebuah kritik yang menukik ke jantung epicentrum PBNU.

Kritik KH imam Jazuli dalam tulisan di atas membentang dari soal infiltrasi zionis ke tubuh NU yang disebutnya "Zionisme Nahdliyyah" hingga prilaku elite PBNU - menurutnya tidak hanya "pragmatis" tapi secara politik lebih dalam lagi "oportunistik".

Penulis tidak memiliki kompetensi memadai menelaah lebih dalam relasi geopolitik zionisme masuk ke tubuh NU tetapi analisis KH imam jazuli bahwa PBNU bukan sekedar pragmatis, lebih dalam lagi "oportunis" secara politik menarik diperluas spektrumnya.

0portunisme politk PBNU inilah menurut KH imam Jazuli meruntuhkan pijakan moral yang kokoh yang dicontohkan para muasis (pendiri) NU. Kasus dugaan korupsi Kouta haji yang menyeret nyeret PBNU saat ini hanyalah output dari oportunisme politik para elite PBNU sehingga NU sebagai ormas Islam secara moralitas ikut tertindih.

Penyebabnya atau "Illat" dalam istilah pesantren, adalah rapuhnya PBNU berpegang pada prinsip "tawashut", salah satu pilar penting ideologis NU. Definisi "tawashut" secara politik dalam perspektif Gus Dur, yakni berdiri tegak di tengah di antara keseimbangan relasi politik rakyat dan negara (kekuasaan).

Gus Dur saat menjadi ketua umum PBNU mempraktekkannya nyaris sempurna. Beliau kritik keras pa Harto karena negara yang dipimpin pa Harto saat itu terlalu kuat, cenderung mengendalikan paksa rakyat dan negara cenderung bertindak "semaunya" terhadap rakyat.

Sebaliknya ketika pa Harto tak berdaya dalam tekanan dahsyat unjuk rasa tahun 1998 - Gus Dur datang "sowan" ke pa Harto untuk keseimbangan politik. Pasalnya jika pa Harto (negara) terlalu lemah berpotensi besar terjadi anarkhisme arus bawah yang merusak dalam eskalasi yang sangat masif.

Dalam.Muktamar NU (ke 30) tahun 2000 di pesantren Lirboyo Kediri,, Gus Dur mengingatkan NU tidak berhenti kritik pemerintah justru saat Gus Dur menjadi Presiden, memimpin pemerintahan. Gus Dur paham betul kekuasaan tanpa kritik pasti "curropt absolutely", meminjam istilah Lord Action, atau "Attakatsur", ugal ugalan, rakus dalam istilah Al Qur an.

Greg Barton salah satu Analis Asing yang tekun mengamati NU dan Dr. Maswadi Rouf, pengamat politik dengan kekhususan analisis tentang NU - untuk menyebut sebagian pengamat - membaca NU di bawah kepemimpinan Gus Dur adalah kekuatan masyarakat sipil pelopor sosiologis demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sayangnya, PBNU di bawah duet kepemimpinan Rois Aam, KH. Miftahul Akhyar, dan ketua umum KH Yahya Chalil Staquf - sering disapa "Gus Yahya" meskipun mengusung visi "menghidupkan Gus Dur" dibaca publik, bahkan oleh sebagian besar warga NU, sangat berbeda dari Gus Dur dalam spirit meletakkan NU dalam relasi negara (kekuasaan)

Prinsip "tawashut" sejak era presiden Jokowi terutama dalam periode keduanya, dipaksa menyempit maknanya, tidak sebagaimana definisi Gus Dur di atas, lebih diartikan moderat yang tidak moderat, cenderung dimaknai membela minoritas dan melekat pada kekuasaan, bukan membela prinsip keadilan dalam bernegara. 

Dalam konstruksi itulah PBNU saat ini dibaca KH. Imam Jazuli cenderung "oportunis" secara politik, NU lebih sebagai "tools", perangkat atau instrument politik penyangga dalam relasi kekuasaan politik dengan deal deal konsesi jabatan politik, konsesi tambang, dan lain lain. 

Dampaknya sangat dahsyat. NU sebagai ormas seolah kehilangan "hak moral"untuk bersuara ketika terjadi eskalasi unjuk rasa agresif, pengrusakan dan penjarahan. Suara moral NU tengelam disayangkan publik seolah olah NU tak lebih hanya ornamen yang melekat pada kekuasaan yang justru dikritik publik.

Posisi ideal NU dalam tulisan penulis sebelumnya berjudul "Amal Jariyah politik kebangsaan NU" seharusnya "dekat tapi tidak melekat", dekat bekerja sama dengan siapa saja termasuk dengan pemerintah tapi tidak "melekat", tidak kehilangan independensinya ketika suara moral NU harus dinyaringkan.

Rezim politik boleh datang dan pergi tetapi NU harus berdiri tegak secara "tawashut", di titik tengah mengawal proses keadaban kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah NU sebagai kekuatan jalan peradaban melintasi semangat jaman sebagai bagian dari kekuatan masyarakat sipil.

Itu pula yang diamanatkan Muktamar NU ke 27 tahun 1984 di Pesantren Asembagus Probolinggo Jawa Timur tentang "9 pedoman berpolitik" bagi warga NU - point 4 dan point 5 relevan penulis kutip di bawah ini :

Point 4 : berpolitik bagi warga NU (apalagi bagi pengurusnya - tambahan dari penulis) haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang berketuhanan yang maha esa dan kemanusiaan yang adil dalam beradab.

Point 5 : berpolitik bagi NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani, moral agama, konstitusional dan adil.

Pedoman berpolitik bagi warga NU di atas adalah sandaran moralitas, cara berfikir dan bertindak warga NU,apalagi para pengurusnya, dalam kerangka politik..

NU bukan sekedar "jam'iyah" - ormas Islam biasa, tidak dapat dimonopoli oleh pengurusnya. NU tidak didirikan mengikuti trend teori organik "modernisme global" melainkan perjumpaan isyarat langit dengan tugas kekhalifahan di bumi.

Artinya, NU adalah "jamaah", komunitas sosial keagamaan yang membentuk semacam "sub kultur", meminjam istilah Gus Dur, lalu diormaskan secara struktural karena kebutuhan jaman. Karena itu, kekuatan moralitas kultural NU mendahului kekuatan strukturalnya.

Itu yang menjelaskan NU lahir, tumbuh, kuat, besar dan teruji dalam sejarah bukan karena "asuhan" dan "asupan" politik kekuasaan manapun. Masa depan NU pun tidak ditentukan oleh rejim penguasa manapun melainkan kekuatan moralitas kultural dan ketaatan spritualitas warga NU sendiri sebagai penyangganya.

Karena itu, dalam konteks ini bukan sekedar soal bagaimana KH. Miftahul Akhyar, legowo mundur dari posisi Rois Aam PBNU sebagaimana kritik KH Imam Jazuli di atas dan bukan tentang desakan mundur Gus Yahya sebagai ketua umum PBNU sebagaimana diminta sejumlah tokoh pesantren via media sosial.

Lebih dari itu, urgensinya bagaimana PBNU menegaskan reposisi ulang NU dalam posisi "tawashut" yang sebenar benarnya secara politik sebagaimana diuraikan di atas. Tanpa penegasan reposisi politik diatas, kasus Gus Yaqut terkait dugaan korupsi Kouta haji yang menyeret PBNU dalam pusaran kasus potensial selalu berulang dalam kepingan kepingan kasus yang lain.

Pasalnya, seperti ditegaskan KH imam Jazuli dalam tulisan di atas, "Semua berakar dari satu penyakit yang sama, yaitu oportunisme politik, pragmatis dan transaksional. Mungkin itu biasa saja bagi pengurus yang dekat dengan kekuasaan, tetapi menjadi problem serius dan fatal bagi warga NU yang masih berpegang dengan nilai khittah jam'iyah NU", tulisnya.

Pointnya, NU sebagai ormas Islam sandarannya bukan soal kepiawaian membantah tidak terlibat dalam pusaran sebuah kasus menurut norma hukum positif melainkan soal menjaga legitimasi moralitas NU di hadapan warga NU tempat di mana mereka bermakmum kepada pucuk pimpinan NU. 

NU sebagai "jam'iyah", sebagai ormas sangat mungkin tidak terlibat dalam pusaran kasus yang melilit Gus Yaqut dkk tetapi ketika terlalu banyak para elite pucuk pimpinan NU sebagai tokoh yang dikenal di media publik dipanggil KPK - inilah problem moralitas tak terhindarkan menjadi "nyinyiran" publik. 

Menghindari potensi di pusaran kasus itulah letak menjaga marwah, harkat dan martabat NU sebagai "jam'iyah", ormas rujukan mayoritas muslim di Indonesia. 

Wassalam.

Rating

( 0 Rating )

viacom

17 September 2025

17 September 2025

Hits: 2230

lognews.co.id - Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menjelaskan kronologi penangkapan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) oleh anggota Brimob saat aksi demonstrasi di Jakarta. Ia menegaskan, anggota BAIS memang ditugaskan untuk memantau situasi dan menggali informasi di lapangan.

Freddy menuturkan, tugas intelijen adalah melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap segala bentuk ancaman. Karena itu, keberadaan personel BAIS di tengah situasi rawan demonstrasi merupakan bagian dari tugas resmi.

Kronologi Penangkapan
Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (28/8) ketika massa aksi bentrok dengan Brimob di kawasan Flyover Slipi, Jakarta Barat. Bentrokan membuat massa terpecah ke arah Pejompongan dan Bendungan Hilir.

Saat pasukan Brimob dari Bendungan Hilir hendak bergeser ke Pejompongan, anggota BAIS Mayor SS mengikuti pergerakan mereka. Pukul 23.25 WIB, Mayor SS bersama rekannya memonitor situasi di area pom bensin. Keduanya sempat terpisah sekitar 50 meter akibat asap gas air mata.

Dalam kondisi terpisah itu, Mayor SS ditangkap seorang anggota Brimob. Percakapan sempat terjadi, di mana Brimob mempertanyakan keterlibatan Mayor SS dalam aksi. Mayor SS kemudian menjelaskan identitasnya sebagai anggota BAIS yang sedang bertugas.

Setelah menunjukkan kartu identitas TNI, anggota Brimob memfoto wajah dan kartu Mayor SS, lalu melepaskannya kembali di tengah massa aksi.

Penyebaran Identitas di Media Sosial
Usai kejadian, foto Mayor SS berikut kartu anggotanya beredar di media sosial dengan narasi yang menuding TNI sebagai provokator aksi anarkis. Freddy mengingatkan masyarakat agar tidak mudah termakan hoaks yang dapat memicu gesekan antarlembaga.

Tanggapan Wakil Panglima TNI
Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menilai seharusnya identitas intelijen tidak disebarkan ke publik. Menurutnya, anggota intelijen bertugas mengumpulkan informasi, termasuk dengan cara menyamar atau masuk ke dalam kelompok tertentu.

Tandyo menegaskan praktik tersebut lumrah dilakukan dalam kerja intelijen. Ia meminta pihak terkait untuk mengonfirmasi langsung ke aparat kepolisian bila menemukan informasi yang mencurigakan, bukan menyebarkannya ke publik. (Sahil untuk Indonesia)

Rating

( 0 Rating )

Umar

05 September 2025

05 September 2025

Hits: 1636

lognews.co.id – "Lapor Pak Amran" menjadi saluran pengaduan cepat dan efektif, seperti Tindakan cepat yang dilakukan Mentan saat mendapat laporan dari layanan pengaduan di Lapor Pak Amran pada Senin malam hari (24/11/25) tentang adanya aktivitas mencurigakan di Pelabuhan Tanjung Sengkuang, Kepulauan Riau yang berisikan barang impor illegal beras 40,4 ton, 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, parfum impor, mi instan impor, hingga frozen food di tiga kapal motor tanpa dokumen resmi bersama tiga truk pengangkut

"Tadi malam ada laporan dari Batam, melalui lapor Pak Amran menyampaikan bahwasannya ada beras yang sandar. Sandarnya jam 11 malam," kata Amran saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (25/11/’25).

Kemudian dalam keterangan nyadi Jakarta, pada minggu 23/11/’25 terdapat 250 ton beras impor ilegal yang masuk melalui Pelabuhan Sabang dari Thailand tanpa izin pusat yang dikabarkan kepada Mentan pada jam 2 pagi, kemudian langsung berkoordinasi dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf, termasuk Kapolda Aceh, Kabareskrim Polri, Pangdam Iskandar Muda, hingga Menteri Perdagangan dan kemudian dilakukan penyegelan gudang PT Multazam Sabang Group.

Langkah tegas dan inisiatif ini mencerminkan komitmen Kementerian Pertanian dalam memberantas mafia pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia dengan terus mendengarkan suara yang berpihak pada petani khususnya melalui layanan pengaduan publik bernama "Lapor Pak Amran"

Sebuah kanal aduan melalui WhatsApp di nomor 0823-1110-9690 yang memungkinkan petani dan masyarakat langsung melaporkan berbagai permasalahan di sektor pertanian untuk mempercepat penanganan masalah di lapangan serta melindungi kepentingan petani dari praktik mafia, korupsi, dan penyimpangan yang selama ini merugikan mereka.

Setiap laporan dipastikan terjamin kerahasiaan identitas bagi pelapor, tentu dengan melengkapi informasi dalam aduan seperti jenis pelanggaran, alamat kios pengecer atau distributor yang melakukan pelanggaran, serta jenis pupuk yang tidak sesuai ketentuan HET.

Beberapa permasalahan yang dapat diadukan meliputi kelangkaan pupuk, praktik mafia pangan, serta alat pertanian.

Manfaat adanya layanan di nomor pengaduan melalui aplikasi media sosial WhatsApp ini memiliki beberapa keuntungan yang dapat dirasakan petani diantaranya :

• Petani dapat melaporkan dugaan penyelewengan, seperti kelangkaan pupuk bersubsidi, peredaran pupuk palsu, penipuan jual beli alat pertanian, atau pelanggaran harga eceran tertinggi (HET) yang merugikan mereka.
• Laporan yang masuk akan ditangani langsung oleh Menteri Amran bersama Tim Pengawasan Kementerian Pertanian dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan partisipasi aktif petani dalam mengawasi distribusi pupuk dan alat pertanian.

Hal ini dapat membantu terwujudnya kedaulatan pangan nasional dengan memberikan akses langsung kepada petani untuk melaporkan masalah kerap terjadi di lapangan, Kementerian Pertanian dapat lebih efektif memberantas mafia pangan dan praktik curang yang merusak sistem distribusi pangan nasional.

Manfaat lainnya adalah adanya transparansi dan akuntabilitas dalam sektor pertanian, yang berdampak positif pada ketersediaan pangan dan stabilitas harga bagi masyarakat luas.

Pemberdayaan petani melalui aplikasi ini sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai pelaku utama kedaulatan pangan Indonesia, memberi mereka suara yang langsung didengar oleh pemerintah.

Dengan layanan ini, petani tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga pengawas aktif yang membantu menjaga keadilan dan kelangsungan sektor pertanian yang merupakan tulang punggung kedaulatan pangan nasional.

Rating

( 0 Rating )

viacom

25 November 2025

25 November 2025

Hits: 1116

User Rating: 5 / 5

lognews.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto resmi menunjuk Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Penunjukan ini sekaligus menandai perjalanan panjang Purbaya di dunia ekonomi dan pemerintahan.

Sebelum dipercaya memimpin Kementerian Keuangan, Purbaya menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak 3 September 2020 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2020.

Pria kelahiran 1966 ini merupakan lulusan Teknik Elektro Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia kemudian melanjutkan studi di Purdue University, Indiana, Amerika Serikat, dan meraih gelar Master of Science (MSc) serta Doktor di bidang Ilmu Ekonomi.

Karier birokrasi Purbaya cukup panjang. Ia pernah menjabat Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Maritim dan Investasi (2018–2020), Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Maritim (2016–2018), Kemenko Polhukam (2015–2016), dan Kemenko Perekonomian (2010–2014). Pada 2015, ia juga dipercaya sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis di Kantor Staf Presiden.

Selain jabatan struktural, Purbaya aktif dalam sejumlah forum ekonomi, di antaranya sebagai Anggota Komite Ekonomi Nasional (2010–2014) dan Anggota Indonesia Economic Forum (2015–sekarang).

Sebelum berkarier di pemerintahan, Purbaya memulai perjalanan profesional sebagai Field Engineer di Schlumberger Overseas SA (1989–1994). Namanya mulai dikenal luas di kalangan analis ekonomi ketika bergabung dengan Danareksa Research Institute sebagai Senior Economist (2000–2005). Ia kemudian meniti karier hingga menjabat Chief Economist Danareksa (2005–2013), Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006–2008), serta Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) (2013–2015).

Dengan pengalaman panjang di sektor akademik, riset, dan pemerintahan, Purbaya Yudhi Sadewa kini menghadapi tantangan baru dalam mengelola keuangan negara di bawah Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. (Sahil untuk Indonesia)

Rating

( 1 Rating )

Umar

08 September 2025

08 September 2025

Hits: 1817

lognews.co.id - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengingatkan aparatur pemerintah agar lebih peka dalam melakukan deteksi dini potensi ancaman terorisme. Meski masyarakat merasakan situasi aman selama tiga tahun terakhir, kondisi ini tidak berarti ancaman benar-benar hilang.

Dalam kegiatan Koordinasi Penguatan Interoperabilitas Aparatur Pemerintah di Malang, Jawa Timur, Rabu (3/9), Direktur Pembinaan Kemampuan BNPT Brigadir Jenderal Polisi Wawan Ridwan menilai capaian tanpa serangan teror ibarat fenomena gunung es. Yang terlihat di permukaan hanya bagian kecil, sedangkan di bawahnya masih terjadi propaganda, rekrutmen, pendanaan, hingga perencanaan aksi, terutama melalui media sosial.

Pencegahan Harus Kolaboratif
BNPT menegaskan pencegahan terorisme tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Seluruh unsur pemerintah memiliki tanggung jawab sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Karena itu, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar potensi ancaman tidak berkembang menjadi aksi nyata.

Peran Aparatur di Birokrasi
Dalam forum tersebut, mantan aparatur sipil negara (ASN) yang pernah terjerat jaringan terorisme, Yudi Zulfahri, menilai materi kegiatan sangat bermanfaat. Menurutnya, pemahaman yang baik dari aparatur dapat memperkuat kapasitas pencegahan dan melindungi birokrasi dari infiltrasi radikalisme.

Yudi menekankan, jika aparatur memahami ancaman sejak awal, mereka dapat menjalankan program pencegahan secara lebih efektif, termasuk menangkal penyebaran paham radikal di lingkungan pemerintahan. (Sahil untuk Indonesia)

Rating

( 0 Rating )

Umar

05 September 2025

05 September 2025

Hits: 1397

Oleh : Adlan Daie

Rating

( 0 Rating )

viacom

14 October 2025

14 October 2025

Hits: 1853

lognews.co.id – Presiden RI Prabowo Subianto resmi memberhentikan Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) melalui prosesi pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pemberhentian tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024–2029. Dalam prosesi yang dimulai pukul 16.00 WIB itu, Budi Gunawan tidak terlihat hadir. Hingga saat ini, Presiden Prabowo belum menunjuk pengganti, sehingga posisi Menko Polhukam masih kosong.

Selain itu, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah menteri baru, yakni Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Mukhtarudin sebagai Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala BP2MI, Ferry Joko Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi, serta Mochamad Irfan Yusuf Hasyim sebagai Menteri Haji dan Umrah bersama Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil menteri.

Dalam kesempatan yang sama, Ario Bimo Nandito Ariotedjo turut diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Namun, Presiden Prabowo juga belum menetapkan pengganti sehingga kursi Menpora sementara masih kosong.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan keppres, pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Presiden Prabowo, hingga penandatanganan berita acara pelantikan. Acara ditutup dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta pemberian ucapan selamat dari Presiden, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, para menteri Kabinet Merah Putih, dan sejumlah pimpinan lembaga negara. (sahil untuk Indonesia)

Rating

( 0 Rating )

Umar

08 September 2025

08 September 2025

Hits: 1756

lognews.co.id, Jakarta - Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Andre Rosiade mengatakan akan menyerahkan langsung dokumen fisik tuntutan rakyat 17+8 yang diterimanya hari ini kepada pimpinan DPR RI.

“Dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan ke Badan Aspirasi juga dokumen ini akan kami serahkan langsung kepada pimpinan DPR, jadi lebih cepat prosesnya,” kata Andre di Gerbang Pancasila Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis.

Andre menerima secara simbolis dokumen tuntutan rakyat tersebut dari kelompok Kolektif 17+8 Indonesia Berbenah yang merupakan jejaring organisasi masyarakat sipil, komunitas, media baru, dan individu, termasuk pemengaruh.

Sejumlah tokoh yang menyerahkan dokumen itu, yakni Jovial da Lopez, Jerome Polin, Abigail Limuria, Andovi da Lopez, dan Andhyta F. Utami. Mereka menyuarakan tuntutan tersebut di Gerbang Pancasila yang kemudian disambut langsung oleh perwakilan DPR.

Dalam kesempatan tersebut, Andre menjelaskan sejatinya DPR telah menerima audiensi dengan perwakilan badan eksekutif mahasiswa dan organisasi lainnya pada Rabu (3/9). Menurut dia, DPR sedang berkoordinasi dengan internal maupun berbagai instansi untuk membahas tuntutan rakyat.

Dia menyebut beberapa dari poin tuntutan rakyat 17+8 telah dipenuhi parlemen, di antaranya penangguhan perjalanan kerja ke luar negeri bagi anggota DPR. Selain itu, tim investigasi untuk mengusut dugaan kekerasan aparat saat penanganan aksi demonstrasi dalam sepekan terakhir juga telah dibentuk.

“Bahwa pimpinan akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian. Bahwa untuk demonstran yang melakukan aksi secara damai dan juga tujuannya penyampaian aspirasi akan dibantu. Itu kan sudah disampaikan oleh pimpinan DPR, kita tunggu lah, kan masih berproses, ya,” ucapnya.

Di samping itu, Andre menekankan bahwa DPR akan bertransformasi, sebagaimana aspirasi masyarakat.

“Yang pasti, kesepakatannya kita lagi terus melakukan transformasi perbaikan DPR agar betul-betul bisa bekerja melayani masyarakat. Jadi tunggu saja nanti akan di umumkan hasil transformasinya bagaimana,” kata dia.

Sementara itu, vokalis grup musik Reality Club, Fathia Izzati, selaku perwakilan kelompok yang menyerahkan dokumen tuntutan rakyat 17+8, mengatakan tuntutan tersebut harus dipandang bukan hanya sebagai pekerjaan administratif, melainkan juga sebagai panggilan untuk mengembalikan martabat dan keadilan bagi rakyat.

Menurut dia, tuntutan tersebut merupakan peringatan awal tentang hal yang harus dilakukan pemangku kepentingan. Adapun dokumen tersebut terdiri atas tuntutan jangka pendek (tenggat waktu 5 September) dan tuntutan jangka panjang (tenggat waktu 31 Agustus 2026).

“Kalau sudah lewat jangka waktunya, rakyat bisa menilai sendiri dan menentukan langkah selanjutnya. Karena ini semua aspirasi rakyat, kami kembalikan juga ke rakyat untuk menilai,” ucap Fathia. (Amri-untuk Indonesia)

Rating

( 0 Rating )

viacom

04 September 2025

04 September 2025

Hits: 1333

Oleh : H. Adlan Daie

Analis politik dan pengurus NU Jawa Barat (2010 - 2021)

lognews.co.id - Mardiono, Plt Ketua Umum PPP, adalah aktor paling bertanggung jawab dibalik gagalnya PPP masuk "Senayan"(DPR RI), pertama kali dalam sejarah PPP sebagai partai warisan umat Islam, terlempar dan terhempas dari kursi Senayan, gagal menembus 4% ambang batas parlemen.

Menggusur Mardiono dalam Muktamar PPP ke - X, 27 - 29 September 2025, di Jakarta, satu satunya jalan penyelamatan PPP kembali ke Senayan dalam pemilu 2029. Itu artinya menyelamatkan asset partai warisan umat Islam untuk terus berkontribusi dalam "Amar Makruf Nahi Munkar" di ruang legal politik

PPP bukan partai politik yang didirikan oleh tokoh tokoh politik Islam karena motiv pragmatisme politik melainkan wadah aspirasi politik umat Islam. Ngototnya Mardiono maju kembali di Muktamar PPP ke - X sama sekali tidak merepresentasikan kekuatan tokoh umat Islam di belakangnya.

Ini hanyalah "nafsu" politik Mardiono untuk mengendalikan PPP sebagai "tool" atau instrument deal deal pragmatisme dalam relasi kekuasaan politik, dia tidak pernah menyesali sebagai orang pertama dalam sejarah PPP yang gagal membawanya masuk ke "Senayan".

Mardiono bukan tokoh "simpul";politik umat Islam, tidak didukung oleh kekuatan representasi politik tradisional PPP seperti basis pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Ia bukan tokoh yang mencerminkan spirit gambar Ka'bah, lambang PPP, simbol persatuan politik umat Islam.

Lambang Ka'bah adalah nafas perjuangan PPP sejak awal didirikan tahun 1973 di mana keislaman dan kebangsaan dalam satu tarikan nafas dalam PPP, ibarat dua keping logam dalam satu mata uang, tak dapat dipisahkan satu sama lain.

Itulah sejatinya kekuatan "identitas politik" PPP yang hilang dalam pemilu 2024 lalu saat dipimpin Mardiono, hingga terlempar dari "Senayan", pusat dinamika kekuatan politik nasional berkumpul.

Tak terbayangkan bagaimana nasib PPP dalam pemilu 2029 kelak - jika Mardiono yang bukan simpul tokoh umat dan gagal memimpin PPP dalam pemilu 2024 dipaksakan atau memaksakan diri memimpin kembali PPP dalam Muktamar PPP ke - X

Konstruksi di atas mengirim pesan betapa penting mengembalikan PPP ke "fitrah" perjuangannya dengan lambang Kabah, dipimpin figur yang didukung sepenuhnya oleh basis basis tradisional umat Islam menuju pemilu 2029. 

Ini bukan sekedar romantisme historis masa lalu tapi karena minimal dua alasan historis sangat penting.

Pertama, seperti dimuat dalam buku biografi KH. Bisri Syansuri berjudul "Tegas Berfiqih, Lentur Bersikap" - PPP adalah kiblat persatuan umat Islam, representasi politik dari fusi partai NU, Perti, Parmusi dan PSII (Partai Syarikat Islam Indonesia).

Artinya, tokoh politik yang memimpin PPP adalah "simpul" tokoh umat, sekurang kurangnya tokoh politik yang sepenuhnya di back up basis basis tradisional PPP. Tanpa itu PPP kehilangan ruh kekuatannya sebagai partai politik warisan umat Islam.

Kedua, mengutip Dr. Affan Gafar, salah satu perancang Undang Undang politik 1999, kekuatan PPP dalam pemilu 1999, pemilu pertama di era reformasi adalah "identitas politik" keislamannya di tengah menjamurnya kehadiran partai partai berbasis ormas dan massa Islam dalam pemilu tahun 1999. 

PPP tetap "eksis" di tiga besar setelah PDIP dan partai Golkar. PPP tetap mampu menjadi partai Islam terbesar di parlemen (59 kursi) meskipun dijepit oleh PKB (51 kursi), PAN (35 kursi), PBB (13 kursi) dan partai partai Islam "medioker" lainnya.

Peneguhan kembali "identtitas politik" PPP tentu berbeda dengan "politik identitas" yang akhir akhir ini dikampanyekan untuk dijauhkan di ruang narasi publik. "Identitas politik" Islam PPP adalah warna kekhususan politik PPP dari sanad para pendirinya sementara "politik identitas" adalah gerakan politik memainkan agama, ras dan suku untuk menyerang kelompok lainnya.

Cara di atas itulah dalam perspektif penulis akan mampu menyelematkan nasib PPP dalam kontestasi pemilu 2029. Presiden Prabowo sebagai tokoh yang sangat mengerti prinsip prinsip demokrasi tidak akan melakukan "cawe cawe":di Muktamar PPP ke X, akan membiarkan demokrasi di internal partai hidup sesuai mekanisme yang diatur dalam AD/ART partai masing masing. 

Beliau hemat penulis tidak akan melakukan "cawe cawe" seperti pernah dilakukan Presiden Jokowi yang ugal ugalan mengkooptasi sejumlah partai politik untuk kepentingan dinasti politiknya.

Di luar cara di atas dan misalnya PPP tetap kembali dipimpin Mardiono lewat Muktamar PPP ke X, tidak akan mampu "rebound" kembali ke "Senayan", Kesadaran inilah yang harus dibangun bersama oleh seluruh kader PPP, khususnya, pemilik suara di Muktamar PPP ke - X. 

Wassalam.

Rating

( 0 Rating )

viacom

24 September 2025

24 September 2025

Hits: 2208

lognews.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di bank bjb. Pemanggilan itu menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan sejumlah saksi dalam kasus yang ditaksir merugikan negara hingga Rp222 miliar.

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik telah mengantongi informasi mengenai aliran dana non-budgeter bank bjb yang diduga disalahgunakan. “Secepatnya nanti KPK akan menyadwalkan untuk pemanggilan terhadap saudara RK. Karena memang dalam rangkaian pemeriksaan para saksi, penyidik telah meminta keterangan dari beberapa pihak,” kata Budi saat dikonfirmasi, Jumat (5/9/2025).

Menurut Budi, dana tersebut dikelola di divisi corporate secretary bank bjb yang sebagian berasal dari anggaran pengadaan iklan. KPK menduga aliran dana itu berkaitan dengan pembelian sebuah mobil mewah oleh Ridwan Kamil.

Mobil yang dimaksud adalah Mercedes Benz 280 SL yang sebelumnya dimiliki Ilham Akbar Habibie, putra Presiden ke-3 B.J. Habibie. Mobil itu sudah disita KPK namun masih berada di sebuah bengkel di Bandung.

Ilham Habibie membenarkan bahwa dirinya dimintai keterangan terkait penjualan mobil tersebut. “Terkait dengan pembelian mobil yang dimiliki oleh Bapak, yang diwarisi oleh kami, oleh Pak RK ya. Mobil itu dibeli, dicicil tapi belum lunas, jadi belum milik dia (RK),” kata Ilham di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (3/9/2025).

Ilham menyebut harga mobil mencapai Rp2,6 miliar, namun baru setengah dari jumlah itu yang dibayarkan. “Harganya 2,6 miliar tapi tidak ada kontrak,” ujarnya.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi, dan Pimpinan Divisi Corsec, Widi Hartoto, sebagai tersangka. Selain itu, tiga pihak agensi berinisial ID, SUH, dan SJK juga ikut ditetapkan. Dugaan korupsi muncul dari pengadaan dana iklan untuk penayangan di media televisi, cetak, dan online. (Sahil untuk Indonesia)

Rating

( 0 Rating )

Umar

06 September 2025

06 September 2025

Hits: 1727

lognews.co.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara setelah rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, dijarah massa tak dikenal pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025. Penjarahan terjadi dalam dua gelombang, sekitar pukul 01.00 WIB dan 03.00 WIB. Usai peristiwa tersebut, Sri Mulyani menyampaikan rasa terima kasih atas simpati, doa, dan dukungan moral dari semua pihak. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan pemerintah dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi secara sehat dan beradab, menggunakan jalur konstitusional jika tidak puas dengan kebijakan publik.

Sri Mulyani menegaskan bahwa membangun Indonesia adalah perjuangan yang tidak mudah dan sering berbahaya, dan menekankan politik harus dijalankan dengan etika dan moralitas luhur. Ia mengajak masyarakat menjaga dan membangun negara bersama tanpa merusak atau menimbulkan perpecahan, serta mengingatkan agar tidak lelah mencintai Indonesia. Pesannya menyentuh, mengajak persatuan dan kerja sama untuk membangun bangsa di tengah dinamika sosial dan politik saat ini

Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya buka suara setelah rumahnya di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, menjadi sasaran penjarahan massa pada dini hari 31 Agustus 2025. Penjarahan terjadi dua kali, sekitar pukul 01.00 WIB dan 03.00 WIB. Sri Mulyani membagikan potongan artikel berita tentang insiden tersebut di akun media sosialnya, @smindrawati, sembari menyampaikan pesan menyentuh.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya memerintahkan agar aparat keamanan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku penjarahan. Pemerintah juga telah mengumumkan rencana untuk membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPR. (Aries-untuk Indonesia)

Rating

( 0 Rating )

viacom

01 September 2025

01 September 2025

Hits: 1266

Oleh : H. Adlan Daie

Analis politik dan sosial keagamaan 

lognews.co.id - Desain struktur organisasi perangkat daerah (OPD) dalam konstruksi Profesor Djohermansyah, Guru Besar IPDN, mantan Dirjend Otda Kemendagri, sudah sangat "kompatibel" dan memadai untuk membackup tugas pokok, fungsi dan kewenangan kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Artinya, dari sudut pandang di atas, badan "adhoc" di luar "planet" birokrasi yang dibentuk Bupati Lucky Hakim seperti tim percepatan, komite mitra pembangunan, staf ahli, dll - sama sekali tidak ada urgensinya dalam perspektif birokrasi kecuali hanya siasat "ugal ugalan" Bupati untuk akomudasi politik, untuk menampung "tim sukses",.

Justru hal itu tidak sejalan dengan spirit efisiensi, problematik secara regulasi dan potensial menimbulkan "bottleneck", atau pengganggu baru dalam konstruksi otonomi daerah. Bernegara akhirnya cenderung diatur oleh selera dan nafsu kuasa Bupati. 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) adalah "otak sistemik" perangkat teknis dalam pemerintahan daerah dengan SDM terdidik dan terlatih memiliki kemampuan mengkonstruksi desain kerja percepatan pembangunan secara teknokratis dan terukur. 

Temuan literatur penulis tentang keberhasilan dan sukses pembangunan Pa Harto (1970 - 1980) dalam penelitian Prof Esther Douglo, karena ditopang Bappenas, dalam konteks daerah adalah Bappeda - dalam kerja kerja teknokratis birokrasi, bertumpu pada tiga pilihan strategi, yaitu : efisiensi, inovasi dan skala prioritas.

Tiga pilihan strategi di atas penting untuk mendesain banyaknya "keinginan" kepala daerah, yang "ngedabrus" dengan janji janji diperhadapkan dengan keterbatasan SDM, keterbatasan ruang fiskal, anggaran dan problem sosiologis 

Itulah cara kerja teknokratis untuk mengkonstruksi pemetakan program yang paling mendasar bagi maslahat publik diletakkan dalam konstruksi tiga pilihan strategi di atas. Atas penelitian tersebut Douglo diganjar hadiah Nobel bidang ekonomi pembangunan tahun 2019.

Sistem birokrasi dalam rezim otonomi daerah sudah "built ini" dari perangkat lunak hingga perangkat keras, dari desain hulu hingga hilir dengan timbangan konektivitas sejak dari input, output, outcome, impact hingga benefit secara terukur, sulit dilakukan oleh sekelas kaum "buzzer politik".

Tugas dan tanggung jawab bupati dibantu wakil bupati secara politis adalah menggerakkan mesin birokrasi dengan wibawa kepemimpinan politik yang kuat dan keteladanan yang menginspirasi untuk mempercepat mesin kerja birokrasi sesuai target target yang telah ditetapkan.

Misalnya dalam tahun anggaran 2026 berapa persen ditetapkan target penurunan angka kemiskinan dan pengganguran terbuka, kenaikan IPM dan daya serap angkatan kerja, dll. Dari situlah rancang bangun program dikonstruksi dalam pilihan pilihan tiga strategi di atas. 

Itulah seharusnya fokus tanggung jawab politik Bupati memimpin Indramayu menyicil janji menjadi bukti, tidak menjual janji baru, tidak menyibukkan diri menjadi memasok "onderdil" dari luar mesin birokrasi yang tidak "kompatibel" dengan sistem jaringan mesin birokrasi yang sudah "built in".

Memang birokasi memiliki problem dalam relasi kuasa politik, rentan dipaksa oleh kepentingan politik elektoral. Promosi dan mutasi jabatan lebih transaksional dibanding meritokratis, bahkan birokrasi nyaris sepenuhnya menjadi "mainan" nafsu politik kepala daerah.

IItulah sebabnya saat ini mulai disusun draf RUU di mana kewenangan kepala daerah atas promosi dan mutasi jabatan di daerah sebagian kelak ditarik menjadi kewenangan pusat. 

Terlepas dari problem problem birokratis di atas dan mentalitas kultural masih menyisakan problem feodalistis birokrasi tapi bukan alasan bagi Bupati untuk "ugal ugalan" memasukkan "anasir luar" ke dalam sistem birokrasi. Justru makin parah daya rusaknya. 

Kerja teknokratis mesin birokrasi masih relatif dapat diandalkan untuk mengkonstruksi program program berdampak terukur bagi sebanyak banyaknya maslahat publik sejauh Bupati memiliki teladan prilaku yang kuat dan wibawa kepemimpinan politik yang menggerakkan birokasi di jalan on the track. 

Inilah satu satunya jalan saat ini bagi kepala daerah di manapun untuk mencegah eskalasi unjuk rasa akhir akhir ini tidak menjadi kegelisahan kolektif sosial akibat tertindih problem ekonomi yang bisa meledak menjadi luapan amarah publik dan amuk massa.    

Politik pencitraan, selfi selfi, gunting pita, speak up di media sosial, kunjungan kerja yang diunggah dalam sorot kamera sudah tidak memadai lagi menjawab kegelisahan kolektif sosial di era algoritma media sosial begitu cepat. 

Dalam konteks ini penting penguatan kontrol publik yang disebut oleh Francis Fukuyama "meaningfull participation", yakni pastisipasi publik secara bermakna hadir, aktif dan hidup dalam sistem demokrasi yang sehat dan "waras". 

Demokrasi yang sehat dan waras adalah sistem politik untuk mencegah cara ugal ugalan "sopir" (kepala daerah) mengemudi mesin birokrasi dalam proses bernegara. Inilah prinsip bernegara yang beradab di mana aturan diletakkan di atas nilai maslahat untuk deteksi dini atas kemungkinan praktek "binatangisme politik" dalam birokrasi. 

Kekuasaan tanpa kontrol dan partisipasi publik secara bermakna cenderung merancang kebohongan seolah terdengar jujur, kejahatan seolah terlihat terhormat dan kepalsuan dipaksakan untuk dicintai", tulis George Orwill, penulis buku "Animal Farm' - edisi Indonesia berjudul "Binatangisme politik".

Wassalam.

Rating

( 0 Rating )

viacom

21 September 2025

21 September 2025

Hits: 2258

lognews.co.id - Kunjungan ke Kembangan, Jakarta Barat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan ke sejumlah lokasi di Jakarta pada Jumat dini hari untuk memastikan stabilitas kegiatan warga usai unjuk rasa pekan lalu.

Gibran lebih dulu menyambangi Pos Ronda RW 04, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (4/9) malam. Kedatangannya mengejutkan warga yang bersiap melaksanakan siskamling.

Di lokasi tersebut, Gibran disambut Ketua RW 04 Suparno. Warga melaporkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di wilayahnya relatif kondusif. Wapres juga menyerahkan bantuan berupa senter, pemanas air listrik, gula, dan kopi sachet untuk mendukung kegiatan ronda malam.

Dialog dengan Warga Di pos ronda berukuran 4x5 meter, Wapres berbincang dengan warga mengenai kondisi lingkungan sebelum, saat, dan setelah demonstrasi. Warga menyampaikan pengalaman mereka serta langkah yang dilakukan untuk menjaga keamanan.

Sekitar pukul 23.00 WIB, Wapres melanjutkan kunjungan ke Pos Ronda RT 19 RW 03, Ulujami, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Ia berdialog dengan warga yang sedang ronda malam, sekaligus meninjau kesiapsiagaan Posko Dapur Umum Kampung Siaga Bencana yang terintegrasi dengan pos ronda.

Dalam kesempatan itu, Gibran mengajak masyarakat memperkuat persaudaraan, saling menjaga, dan berperan aktif menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh terhadap potensi gangguan.

Menyapa Pedagang Pasar Cipulir Pada titik ketiga, Wapres mengunjungi Pasar Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sekitar pukul 23.45 WIB. Ia menyusuri Jalan Ciledug Raya yang dipadati pedagang dan berbelanja sejumlah kebutuhan pokok, seperti sayuran, ikan, ayam, serta bumbu dapur.

Gibran juga berdialog dengan pedagang sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian rakyat. Ia menegaskan pasar tradisional memiliki peran penting sebagai pusat perputaran ekonomi, sehingga aktivitas perdagangan harus tetap berjalan normal.

Pesan untuk Warga Melalui rangkaian kunjungan ini, Wapres berharap masyarakat tetap menjaga ketenangan dan stabilitas lingkungan. Ia menekankan bahwa keamanan bersama menjadi syarat penting agar roda ekonomi tetap berputar dan kepercayaan publik terhadap stabilitas nasional semakin kuat. (Sahil untuk Indonesia)

Rating

( 0 Rating )

Umar

05 September 2025

05 September 2025

Hits: 1664

User Rating: 5 / 5

lognews.co.id – DPP Golkar resmi mencopot Adies Kadir dari DPR per 1 September 2025. Langkah ini diklaim sebagai bentuk penegakan disiplin dan etika, menyusul polemik tunjangan yang ia mulai. Namun, keputusan yang ditandatangani Ketum Bahlil Lahadalia dan Sekjen Muhammad Sarmuji ini dinilai sebagai respons reaktif.

Sebelumnya partai Partai Amanat Naisonal (PAN) resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR RI. Sementara Partai Nasional Demokrat (NASDEM) juga bersih bersih dengan menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari jabatannya sebagai anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem per 1 September 2025. Keputusan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim dalam keterangan tertulisnya, Ahad, 30 Agustus 2025 

Jejak digital Adies Kadir sendiri jadi perbincangan publik setelah membuka berbagai macam tunjangan DPR RI yang dinikmatinya.

"Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp12 juta dan ada kenaikan sedikit dari Rp10 kalau tidak salah. Tunjangan-tunjangan lain juga ada kenaikan sedikit-sedikit, bensin itu sekitar Rp7 juta yang tadinya kemarin sekitar Rp4–5 juta sebulan,” ujar Adies kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/8). 

Dalam sebuah pernyataan yang kontroversial, ia menyebut bahwa tunjangan beras sebesar Rp12 juta adalah "belas kasihan" dari Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. Pernyataan inilah yang kemudian memicu kritik tajam dan menjadi awal polemik

Publik menilai hal ini menjadi manuver politik sesaat sebagai upaya Golkar meredam kemarahan publik dan menyelamatkan citra partai karena tindakan tegas baru terjadi disaat genting seperti sekarang berbeda dengan tindakan sebelumnya yang pernah viral. (Amri-untuk Indonesia)

Rating

( 1 Rating )

viacom

31 August 2025

31 August 2025

Hits: 1605