Oleh. : H. Adlan Daie
Pemerhati politik dan sosial keagamaan
lognews.co.id - Gus Imin ( H. Abd Muhaimin Iskandar) dan PKB perlu dibela dari setiap upaya pelemahan posisi politiknya dalam pemilu 2024 termasuk pelemahan yang justru ironisnya dilakukan oleh sejumlah elite PBNU saat ini.
Gus Imin adalah ketua umum PKB dan PKB didirikan "resmi" (bukan perorangan) oleh PBNU dengan kesadaran penuh akan pentingnya wadah aspirasi politik bagi "warga NU".
Relasi politik PKB dan NU adalah relasi historis, ideologis dan aspiratif yang kokoh membatin dan tak terbantahkan.
Dalam konteks itulah pembelaan terhadap Gus Imin dalam posisi politik sebagai ketua umum PKB bukan saja harus dilakukan oleh anggota aktif dan pengurus PKB, bahkan oleh "warga NU" dalam kerangka merawat dan menjaga representasi perjuangan politik NU.
Dengan kata lain Gus Imin pemegang mandat politik PKB dalam perjuangan ideologis dan aspiratif NU dalam arus formal politik negara, tidak dapat diwakilkan oleh "non parta/ormas" di negara demokrasi berpilar partai politik dan tidak dapat pula diwakili oleh partai manapun selain PKB.
Fakta fakta elektoral berbasis penelitian dan survey berikut ini menjelaskan tentang representasi politik NU tidak dapat diwakilkan partai politik manapun kecuali PKB, yaitu :
Pertama, hasil penelitian Clifford Gezt tahun 1956 - dibukukan berjudul "the religion of java" - jelas memotret basis pemilih partai NU (1955) adalah rumpun pemilih "santri" untuk membedakan dengan varian rumpun pemilih lainnya, yakni pemilih "abangan" dan "priyayi".
Pemilih "santri" di sini adalah komunitas sosial jaringan pesantren NU ditinjau dari sebaran demografi pemilihnya.
Kedua, basis pemilih partai NU di atas adalah "core" pemilih PKB sebagaimana temuan riset survey SMRC (2018) dan survey "Litbang kompas" (2022) bahwa PKB adalah "party Id" atau "DNA" nya pemilih santri dalam pengertian komunitas sosial jaringan pesantren NU.
Artinya, PKB anak kandung "ideologis" partai NU tahun1955. PKB sejak awal berdiri memang belum mencapai raihan partai NU 1955 (18%) akibat effect panjang kebijakan politik "floating mass" selama Orde baru tetapi Gus Imin berhasil memperluas sebarannya terutama di luar pulau Jawa.
Paparan singkat berbasis data survey diatas hendak menjelaskan pentingnya membela Gus Imin dan PKB dalam konteks kontestasi pemilu 2024
Mewakilkan representasi politik NU kepada selain PKB tanpa relasi historis dan ideologis tidak akan mengerti "dalamnya NU" kecuali mungkin sekedar paham apa "maunya pengurus NU", tak lebih ibarat "tenda sewaan" untuk pesta politik pihak lain .
Penyesatan survey akhir akhir ini bahwa PKB bukan pilihan utama "pemilih NU" (tanpa definisi yang jelas) menunjukkan ketidakpahaman membedakan antara "pemilih NU" dan "pemilih santri" dalam demografi pemilih di Indonesia.
Dalam konstruksi politik itu pula warga NU harus meletakkan majunya Gus Imin menjadi cawapres dalam pilpres 2024 adalah representasi politik NU, tidak bisa lain.
Gerakkan tradisi dan jaga kehormatan politik NU adalah jalan PKB merebut kemenangan 2024.
Tabiiiiik !!!
