Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik elektoral dan sosial keagamaan
lognews.co.id - PKB Indramayu secara "positioning" politik saat ini dengan 10 kursi DPRD (20%) dan basis elektoral 180 ribu suara (18%) sudah di level "equal" dan "setara" dengan partai Golkar (14 kursi) dan PDIP (12 kursi), tidak dominatif satu sama lain secara politik.
Dalam konteks itu PKB Indramayu memiliki kapasitas politik membangun "blocking democtratic politics", - meminjam diksi intelektual politik A.E. Priyono, yakni sebuah "blok" kepemimpinan koalisi politik dalam proyeksi pilkada Indramayu 2024.
Merujuk teori Richard Mayland tentang "kandidasi politik" setidaknya ada tiga tahapan bagi PKB Indramayu dalam melapangkan jalan memenangkan kontestasi pilkada 2024, yaitu tahapan seleksi 'calon", tahapan pilihan taktis koalisi dan tahapan seleksi "pemilih".
Dua tahapan di atas, yakni tahapan seleksi "calon" dan pilihan koalisi taktis sangat menentukan di era rezim politik elektoral saat ini untuk mendekatkan peta kecenderungan seleksi pemilih terhadap "calon" yang hendak dikontestasikan.
Itulah "hukum besi" rezim politik elektoral. Faktor "kesukaan" terhadap "calon" dalam konteks pilkada selalu mendapat tempat "lebih" dalam alam pikiran dan suasana kebatinan mayoritas pemilih di Indonesia, tak terkecuali demografi pemilih di Indramayu.
Di sinilah pentingnya PKB Indramayu segera merancang bangun desain "political winning strategies", peta strategi jalan memenangkan pilkada Indramayu 2024, yakni mendesain seleksi "calon" dan pilihan spektrum "warna" koalisi politik di sisa waktu 4 bulan menuju pendaftaran ke KPU (D) bulan Agustus 2024.
Penulis sungguh percaya bahwa kader kader PKB Indramayu di level struktural saat ini memiliki kapasitas "teknokrasi politik", yakni kemampuan "link and match" antara ketrampilan politik dan intelektual politik dalam adaptasi dinamika politik pilkada 2024.
Riset tentang prilaku pemilih di Indramayu penting dikonstruksikan dalam peta jalan pemenangan bukan sekedar untuk memotret trend kecenderungan pemilih tapi sekaligus bagaimana problem problem publik dinarasikan dalam isu isu publik dan dikristalisasi dalam visi dan misi perjuangan politik.
Sehingga kelak jika calon yang diusung dalam kepemimpinan koalisi PKB terpilih dalam kontestasi pilkada 2024 tidak "planga plongo", tidak sekedar merubah "warna" fasilitas publik seperti kantor kecamatan, Puskesmas dan lain lain lalu seolah olah sudah prestasi kerja di ruang maslahat publik.
Cara pandang politik di atas, yakni sekedar bangga merubah "warna" fasilitas publik biarlah bagian dari sejarah peradaban politik masa lalu, sebuah keangkuhan kuasa 'uncivil politics" atau "premanisasi politik", tidak maslahat dan mengganggu "kesehatan jiwa" publik, tidak boleh terulang lagi.
Inilah tanggung jawab sejarah peradaban politik PKB Indramayu untuk menyempurnakan keberhasilan PKB dalam pileg 2024 dalam kontestasi pilkada 2024 beberapa bulan ke depan..
Selamat berjuang !!!
