lognews.co.id — Pemerintah Indonesia menyepakati alokasi impor 1.000 ton beras dan 580.000 ekor ayam indukan (Grand Parent Stock/GPS) dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari perjanjian perdagangan resiprokal kedua negara. Kebijakan ini ditegaskan tidak akan mengganggu produksi dan perlindungan industri dalam negeri.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan beras yang diimpor merupakan beras dengan klasifikasi khusus. Realisasinya bergantung pada kebutuhan pasar domestik.
Dalam lima tahun terakhir, Indonesia tidak mengimpor beras dari AS. Volume 1.000 ton dinilai sangat kecil dibandingkan total produksi beras nasional 2025 yang mencapai 34,69 juta ton. Secara proporsional, jumlah tersebut hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi, sehingga tidak signifikan terhadap keseimbangan pasar nasional.
Selain beras, Indonesia akan mengimpor live poultry dalam bentuk GPS sebanyak 580.000 ekor dengan estimasi nilai US$17–20 juta. GPS merupakan sumber genetik utama dalam rantai pembibitan ayam nasional. Saat ini Indonesia belum memiliki fasilitas produksi GPS mandiri sehingga masih bergantung pada impor untuk menjaga kualitas dan kontinuitas industri perunggasan.
Kementerian Pertanian dalam sejumlah kesempatan sebelumnya menegaskan impor GPS bersifat terbatas dan bertujuan menjaga pasokan bibit unggul, bukan untuk menekan peternak rakyat. Model ini lazim diterapkan dalam industri perunggasan global sebagai bagian dari penguatan rantai produksi.
Sementara itu, impor bagian ayam seperti leg quarters, breast, dan thighs pada prinsipnya diperbolehkan sepanjang memenuhi persyaratan kesehatan hewan, keamanan pangan, serta ketentuan teknis karantina. Kebijakan tersebut tetap mengacu pada regulasi perdagangan dan perlindungan pangan nasional.
Untuk industri pengolahan, Indonesia juga secara rutin mengimpor mechanically deboned meat (MDM) dengan volume sekitar 120.000–150.000 ton per tahun. Bahan ini digunakan dalam produksi sosis, nugget, bakso, dan produk olahan lainnya. Impor MDM selama ini difokuskan untuk kebutuhan industri, bukan pasar ayam segar.
Pemerintah menegaskan kebijakan dalam kerangka kerja sama dagang ini tidak mengorbankan industri domestik. Perlindungan terhadap peternak dan produsen lokal tetap menjadi prioritas, bersamaan dengan upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan nasional.
Sejumlah analis perdagangan menilai volume impor beras dan GPS dalam kesepakatan ini bersifat simbolis dan lebih mencerminkan keseimbangan diplomasi dagang dibanding kebutuhan struktural pangan Indonesia. Produksi beras nasional yang relatif stabil serta program swasembada pangan tetap menjadi fondasi kebijakan dalam negeri.
Kesepakatan ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi hubungan dagang Indonesia dengan AS, dengan tetap mempertimbangkan ketahanan pangan, stabilitas harga, dan keberlanjutan sektor pertanian serta peternakan nasional.
(Amri-untuk Indonesia)
