Indramayu, lognews.co.id – Kebijakan distribusi gas LPG bersubsidi kembali menjadi sorotan di tengah munculnya wacana penggunaan sistem biometrik dalam pembelian. Sejumlah warga di wilayah Gantar, Kabupaten Indramayu, mengaku khawatir kebijakan tersebut justru akan mempersulit masyarakat kecil.
Khoirul , seorang pemilik pangkalan di wilayah Nambo, Gantar, mengungkapkan bahwa hingga saat ini dirinya belum mendapatkan informasi resmi terkait rencana penggunaan sidik jari atau pemindaian retina mata untuk pembelian gas LPG. Namun, ia menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kerumitan baru.
“Belum dengar sih soal itu, tapi kayaknya jadi susah nanti. Rakyat kecil bisa bingung,” ujar Khoirul saat ditemui di tokonya.
Menurutnya, selama ini pembelian gas LPG di wilayahnya masih berlangsung secara sederhana tanpa menggunakan identitas seperti KTP. Ia juga menyebut harga gas relatif stabil di kisaran Rp21.000 hingga Rp23.000 per tabung di tingkat pengecer, sementara dari agen berada di kisaran Rp19.000 hingga Rp20.000.
Meski harga belum mengalami lonjakan signifikan, Khoirul mengakui adanya indikasi kelangkaan pasokan. Hal ini terlihat dari pembatasan distribusi yang diterapkan oleh agen.
“Sekarang dibatasi, sehari cuma dikasih 10 tabung. Nggak dijelasin kenapa, tapi kayaknya memang lagi susah barangnya,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan oleh Kodi, seorang warga Kiarakurung yang menggunakan gas LPG untuk kebutuhan pertanian. Ia mengaku mulai merasakan kelangkaan, meski harga masih relatif stabil.
“Kalau naik belum, tapi sudah mulai langka,” ujarnya.
Sebagai petani yang menggunakan gas untuk menyedot air di sawah, Kodi membutuhkan pasokan yang cukup setiap hari. Ia menyebut dalam kondisi normal bisa menghabiskan hingga dua tabung dalam sehari semalam.
Menanggapi wacana kebijakan biometrik, Kodi secara tegas menyatakan ketidaksetujuannya. Ia menilai sistem tersebut terlalu rumit untuk diterapkan di lapangan.
“Kalau pakai sidik jari atau retina, susah, ribet. Kalau KTP mungkin masih bisa, tapi jangan dibatasi,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan harapannya kepada pemerintah agar kebijakan distribusi gas tidak menyulitkan masyarakat, khususnya yang bergantung pada LPG untuk kebutuhan ekonomi sehari-hari.
“Mohon digampangkan saja, supaya rakyat tidak kesusahan gas,” tambahnya.
Situasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyaluran LPG bersubsidi di daerah. Di satu sisi, pemerintah berupaya memperketat distribusi agar tepat sasaran. Namun di sisi lain, kebijakan yang terlalu kompleks dikhawatirkan justru membebani masyarakat kecil yang bergantung pada akses energi terjangkau.
Dengan adanya pembatasan distribusi dan potensi penerapan sistem baru, diperlukan kebijakan yang tidak hanya akurat secara data, tetapi juga adaptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di lapangan. (Saheel Untuk Indonesia)
