lognews.co.id, Jakarta – Kementerian Pertahanan menyiapkan skema kerja empat hari dalam rangka efisiensi penggunaan bahan bakar minyak, mengikuti arahan Presiden terkait penghematan energi pada sektor pemerintah. Kebijakan ini diposisikan sebagai langkah manajerial internal, bukan respons darurat, dengan fokus pada optimalisasi operasional sambil menjaga prioritas pertahanan tetap berjalan normal. (24/3/26)

Penyesuaian tersebut mencakup pengaturan ulang penggunaan sumber daya, terutama pada mobilitas dinas, alutsista pendukung, serta aktivitas administratif yang dinilai memungkinkan dikonsolidasikan tanpa mengganggu fungsi strategis TNI. Pemerintah menegaskan bahwa efisiensi diarahkan secara bertahap dan terukur sesuai karakter tiap satuan kerja.

Skema kerja empat hari hanya diterapkan untuk fungsi layanan tertentu yang tidak berkaitan dengan operasi pertahanan langsung. Sementara itu, aktivitas kesiapsiagaan, operasi keamanan, dan tugas strategis tetap berjalan penuh. Pembatasan penggunaan kendaraan dinas menjadi bagian dari kebijakan, termasuk pengetatan indeks prioritas operasional harian.

Pemerintah juga memastikan cadangan energi nasional berada dalam kondisi aman, namun dinamika geopolitik global—termasuk konflik di Timur Tengah mendorong perlunya langkah antisipatif agar penggunaan BBM di sektor pemerintah lebih efisien. Instruksi untuk memperkuat disiplin energi selaras dengan imbauan Presiden agar seluruh unsur pemerintahan berkontribusi pada penghematan sumber daya nasional.

Melalui kebijakan efisiensi ini, pemerintah mendorong budaya kerja adaptif yang menekan pemborosan anggaran operasional tanpa mengurangi kinerja pertahanan. Pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat resiliensi nasional dengan mengedepankan efisiensi, akuntabilitas, dan semangat bela negara dalam tata kelola sektor strategis. (Amri-untuk Indonesia)