lognews.co.id, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan kapasitas cadangan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia saat ini hanya mampu bertahan sekitar 25–26 hari. Pernyataan tersebut memicu perhatian publik setelah muncul perbandingan dengan Jepang yang disebut memiliki cadangan energi hingga 254 hari, meski wilayahnya jauh lebih kecil.
Isu ketahanan energi ini mengemuka di tengah memanasnya situasi geopolitik global, khususnya setelah konflik di Timur Tengah meningkat menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari 2026. Situasi tersebut bahkan memicu langkah Iran menutup Selat Hormuz, jalur vital distribusi minyak dunia, yang berpotensi mengganggu pasokan energi global.
Menanggapi sorotan publik, Bahlil menegaskan bahwa persoalan utama Indonesia bukan pada kemampuan impor energi, melainkan pada keterbatasan fasilitas penyimpanan atau storage di dalam negeri.
“Sekarang kalau kita impor sebanyak itu seperti Jepang, kita mau taruh di mana? Itu permasalahan kita,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (3/3/2026).
Menurut Bahlil, kapasitas penyimpanan energi nasional saat ini memang belum memadai untuk menampung cadangan dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah tengah menyiapkan langkah untuk meningkatkan kapasitas storage agar ketahanan energi nasional dapat diperkuat.
Pemerintah menargetkan pembangunan fasilitas penyimpanan baru sehingga cadangan energi nasional bisa mencapai 90 hari atau sekitar tiga bulan, sesuai standar ketahanan energi internasional. Saat ini studi kelayakan pembangunan fasilitas tersebut sedang dilakukan.
Rencananya, proyek pembangunan storage energi akan mulai dikerjakan pada 2026, dengan salah satu lokasi yang direncanakan berada di wilayah Sumatera.
Meski demikian, Bahlil memastikan bahwa stok energi nasional masih berada dalam kondisi aman. Ia menyebut cadangan minyak mentah (crude), BBM, dan LPG masih berada di atas batas minimum ketahanan nasional yang ditetapkan selama 23 hari.
“Jadi menyangkut persiapan bulan puasa dan Idul Fitri, Alhamdulillah saya menyampaikan bahwa stok BBM, crude, dan LPG rata-rata di atas standar minimum nasional,” katanya.
Bahlil juga menegaskan pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu, untuk BBM non-subsidi, penyesuaian harga tetap mengikuti mekanisme pasar sesuai regulasi yang berlaku.
Selain BBM, pemerintah juga memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik PT PLN (Persero) dalam kondisi aman hingga April 2026.
“Untuk kebutuhan PLN sampai Maret–April tidak ada masalah,” ujar Bahlil.
Ia menjelaskan pemerintah saat ini melakukan penataan produksi batu bara nasional melalui penyesuaian kuota produksi pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang.
Kuota produksi batu bara tahun 2026 ditetapkan sekitar 600 juta ton, lebih rendah dibandingkan realisasi produksi pada 2025 yang mencapai 790 juta ton. Kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan serta mencegah harga komoditas jatuh terlalu rendah di pasar global.
“Jangan kita mengobral murah barang-barang kita. Karena itu penataan RKAB dilakukan dengan memprioritaskan kebutuhan nasional, termasuk pasokan untuk PLN,” kata Bahlil.
Pernyataan mengenai cadangan BBM ini memicu diskusi luas di masyarakat mengenai ketahanan energi nasional, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi dunia.
(Amri-untuk Indonesia)
