lognews.co.id, Indramayu – Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Dr. Tb. Haeru Rahayu, melakukan kunjungan kerja ke Pendopo Kabupaten Indramayu pada Minggu (5/4/2026). Kedatangan rombongan KKP disambut langsung oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim, bersama jajaran Forkopimda. Pertemuan strategis ini difokuskan pada penguatan koordinasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantai Utara (Pantura) guna mengoptimalkan potensi perikanan budidaya di wilayah Jawa Barat.
Bupati Lucky Hakim menjelaskan bahwa program revitalisasi ini mencakup empat wilayah utama, yakni Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Proyek besar ini merupakan hasil kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian Kehutanan, yang bertujuan mengalihfungsikan lahan negara menjadi area budidaya produktif. Lucky menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen penuh untuk mengawal jalannya PSN ini agar tetap berada di koridor aturan yang berlaku dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat lokal.
Menanggapi dinamika di lapangan terkait isu kompensasi atau uang kerahiman, Bupati Lucky Hakim mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan kooperatif. Ia menjelaskan bahwa besaran santunan hanya dapat ditentukan setelah proses pemetaan dan pematokan lahan selesai dilakukan secara akurat. Pemerintah memastikan tidak akan menutup diri terhadap aspirasi warga; dialog terbuka terus dilakukan, termasuk dengan perwakilan pengunjuk rasa, guna mencari titik temu terkait proses teknis di lapangan.
Sementara itu, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Dr. Tb. Haeru Rahayu, menekankan bahwa revitalisasi ini adalah upaya modernisasi tambak dari metode tradisional menuju sistem yang lebih terintegrasi dan produktif. KKP menunjukkan keseriusan besar dengan menyiapkan anggaran yang diprediksi mencapai tiga hingga empat kali lipat dari nilai investasi proyek serupa di Waingapu, NTT, yang menyentuh angka Rp 7,2 triliun. Hal ini membuktikan bahwa Pantura Jawa menjadi prioritas utama dalam peta jalan ketahanan pangan nasional sektor perikanan.
Sebagai langkah tindak lanjut, pihak KKP dijadwalkan akan duduk bersama anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu pada Rabu mendatang untuk membahas detail teknis dan sosial program lebih lanjut. Penataan ekosistem budidaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan angka produksi nasional, tetapi juga menciptakan nilai tambah ekonomi bagi para pembudidaya lokal. Pemerintah berharap melalui keterbukaan informasi dan pengawasan ketat dari inspektorat, PSN Revitalisasi Tambak Pantura dapat berjalan lancar tanpa merugikan hak-hak masyarakat. (Amri-untuk Indonesia)
