Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik dan sosial keagamaan.
lognews.co.id - Posisi poltik PKB Indramayu saat ini dengan raihan 10 kursi DPRD hanya bermakna "politis" dalam konteks pilkada Indramayu 2024 apabila tampil dalam kepemimpinan koalisi "perubahan" dan memenangkan kontestasi pilkada 2024,.
Dengan kata lain, PKB adalah "political trend setter", penentu arah koalisi politik "perubahan" bukan "subkon" dan "follower" politik dalam relasi "blok" koalisi lain.
Koalisi "perubahan" bukan koalisi politik "gagah gagahan", tetapi harus diletakkan sebagai respon PKB atas temuan survey "Poltracking" (Akhir Mei 2024) bahwa mayoritas (90%) publik Indramayu "ingin ada perubahan".
Artinya temuan survey di atas (90%) menggambarkan nyaris seluruh masyarakat Indramayu dalam segala varian struktur sosialnya merasa "tidak happy" dengan keadaan di Indramayu hari ini sehingga "ingin ada perubahan".
Inilah tanggung jawab sejarah politik PKB Indramayu untuk memainkan peran orkestrasi kepemimpinan koalisi "perubahan" dalam konteks pilkada 2024.
PKB harus hadir memberi "effort" dalam konteks "kaidah fiqih politik", yaitu "tashorruful imam ala al roiyah manutun bil maslahah", memberi "effort" dan efek maslahat "happy" kepada publik.
Ibarat "lampu" di persimpangan jalan inilah saatnya lampu "hijau" PKB menyala dan jalan terus, sebuah tanggung jawab sejarah pergiliran politik "alamiyah" pasca lampu "kuning" (Golkar) dan lampu "merah" (PDIP) di panggung politik Indramayu.
Ini bukan sekedar bagaimana kepemimpinan PKB dalam spirit koalisi "perubahan harus "berkuasa" tapi kepemimpinan PKB dalam koalisi "perubahan' adalah "harapan baru" untuk mengakhiri perasaan "tidak happy" 90% publik Indramayu yang "ingin perubahan".
Perubahan paling mendasar adalan mengakhiri politisasi birokrasi selama ini "dipaksa paksa" tunduk pada kepentingan elektoral "penguasa" politik :
Pertama, untuk menjaga hak hak dasar kemuliaan dan kebebasan politik birokrasi yang diberikan Tuhan tidak dirampas secara politik dan tetap dalam "khittah"nya (menurut undang undang) sebagai pelayan publik bukan instrument elektoral penguasa politik.
Kedua, dampak buruk politisasi birokrasi sesungguhnya penderitaan batin bagi birokrasi itu sendiri yang tak berdaya melawannya kecuali sedikit "berguna" bagi sebagian kecil birokrat "culas" untuk akses promosi jabatan dan lain lain
Dalam spektrum yang lebih luas dampak politisasi birokrasi adalah buruknya layanan publik menjadi "sebab" tingginya angka kemiskinan dan rendahnya indeks IPM sehingga out put nya 90% publik "ingin perubahan" alias "tidak happy". Pasalnya birokasi kerja politik bukan kerja layanan publik.
Ke sanalah orientasi kekuasaan politik PKB Indramayu untuk diperjuangkan dalam konteks pilkada 2024, tampil dalam kepemimpinan koalisi "perubahan.
Penulis sekali lagi sungguh percaya jajaran DPC PKB Indramayu saat ini memiliki ketrampilan teknokrasi politik memadai dengan "subsidi" transfer pengalaman dari tokoh senior PKB Indramayu H. Dedi Wahidi, anggota fraksi PKB DPR RI
Mari kita tunggu rancang bangun kepemimpinan koalisi PKB dalam spirit "perubahan" untuk menghadirkan kombinasi pasangan berpeluang menang di sisa waktu yang sangat sempit menuju kontestasi pilkada 2024 enam bulan ke depan, 27 November 2024.
Wassalam.
