lognews.co.id - Partai Gerindra menyinggung potensi kekacauan politik di Pemilu 2024 jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengembalikan sistem pemilu menjadi proporsional tertutup, coblos partai.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengungkapkan kekhawatirannya terhadap masalah tersebut yang dapat mempengaruhi hampir setiap lapisan masyarakat.
Habiburokhman merespons pernyataan Denny Indrayana yang mengklaim mendapat bocoran soal putusan MK terkait sistem pemilu.
Habiburokhman menyampaikan keprihatinannya terkait kemungkinan terjadinya kekacauan politik baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, jika sistem pemilu tiba-tiba berubah menjadi tertutup.
Menurutnya, masalah tersebut dapat timbul karena tahapan pemilu sudah berjalan, dan oleh karena itu ia mendorong MK untuk mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak sebelum membuat keputusan.
Habiburokhman juga menyebut bahwa perubahan menjadi sistem proporsional tertutup pada tahun 2024 akan menimbulkan masalah yang sangat besar. Semua partai politik, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), sudah menyiapkan administrasi dalam konteks sistem proporsional terbuka.
Sebelumnya, Denny Indrayana mengungkapkan bahwa MK akan mengabulkan gugatan terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sistem Proporsional Terbuka.
Terkait hal ini, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa perubahan sistem pemilu di tengah proses pemilu yang telah berjalan dapat menimbulkan 'chaos' politik.
SBY menanyakan apakah ada kegentingan dan kedaruratan yang mendasari perubahan sistem pemilu saat proses pemilu sudah dimulai, mengingat bahwa Daftar Caleg Sementara (DCS) baru saja diserahkan kepada KPU. Pergantian sistem pemilu di tengah jalan dapat menimbulkan 'chaos' politik. (rifai)
