Oleh : H. Adlan Daie
Pemerhati politik dan sosial keagamaan
Dari sisi "pra syarat" politik Partai Golkar Indramayu sangat memadai untuk merebut "pendopo" dan "balik maning meng Golkar' lewat kontestasi "legal" pilkada 27 November 2024, beberapa bulan mendatang.
Pra syarat politik yang dimaksud di atas merujuk indeks politik Jeffry Wonters, pemikir politik kontemporer adalah "political of mind" (politik gagasan), "political behaveor" (ekosistem politik) dan "skill politics" (ketrampilan dan teknokrasi politik).
Partai Golkar memiliki rekam jejak panjang dalam skill teknokrasi politik kekuasaan, adaptif dalam dinamika politik gagasan dan posisi politik "tengah", yakni politik kekaryaan, sebuah titik simpul keragaman "politik aliran" yang berhimpun di dalamnya
Dengan kata lain meskipun partai Golkar Indramayu "turun" secara elektoral dan raihan kursi DPRD dalam pileg 2024 tapi "DNA" politik partai Golkar sangat kuat dan piawai dalam orkestrasi kekuasaan. Karena itu peluang merebut kembali "pendopo" dalam pilkada 2024 sangat "terbuka lebar".
Dalam update kekinian minimal ada dua variabel politik lain yang "menguntungkan" partai Golkar dalam konteks memenangkan pilkada Indramayu 2024, yaitu :
Pertama, "pecah kongsi" PDIP versus Jokowi dalam kontestasi pilpres 2024 di mana partai Golkar adalah "pemain utama" dalam orkestrasi politik Jokowi jelas berimplikasi politis berkurangnya keunggulan "akses" Nina bupati Indramayu.
Nina Agustina setidaknya dalam perspektif penulis selama ini "menikmati" betul dua payung politik "pusat" sekaligus, yakni jaringan politik PDIP dan jaringan birokrasi 'pusat" di bawah rezim Jokowi - saat itu "petugas partai" PDIP - kini mulai berkurang.
Kedua, peta elektoral pilpres 2024 di Indramayu satu sisi Paslon 02 (Prabowo Gibran) yang diback up salah satunya partai Golkar meraih 68% di sisi lain Paslon 03 (Ganjar Mahfud), di back up PDIP dengan power Nina Agustina dalam posisi bupati dari kader PDIP "hanya" 17% harus dibaca variabel politiknya "lebih dalam".
Artinya meskipun pilpres tidak berbanding lurus ""tensi" politiknya dengan pilkada paling tidak jaringan birokrasi yang "diduga" ikut menjadi instrument elektoral dapat diukur daya pengaruh elektoralnya. Partai Golkar sudah hafal mainan "jeroan" birokrasi dan "antitesis" gerakannya.
Di sini kemampuan "link and match" partai Golkar membaca variabel variabel keunggulan politiknya di atas harus membuka ruang ruang "kompromi maksimal" di antara faksi faksi politik di internal partai Golkar dan pilihan spektrum "warna" koalisinya dalam mencapai "target bersama" memenangkan pilkada 2024.
Ini momentum bagi partai Golkar Indramayu, bahkan sebuah pertaruhan bagi masa depan partai Golkar pasca "pendopo" di take over PDIP melalui proses "legal" pilkada 2020 hingga menjadi "sebab" turunnya elektoral dan jumlah kursi DPRD partai Golkar Indramayu sangat signifikan pada pileg 2024.
Karena itu jika gagal merebut "pendopo" untuk "balik maning meng Golkar" dalam kontestasi " pilkada 2024 resikonya jelas pertaruhan bagi masa depan partai Golkar Indramayu.
Pengalaman anjloknya raihan partai Golkar Indramayu dalam pileg 2024 kemarin, bisa terulang "lebih dalam" lagi dalam pileg 2029.
Wassalam.
