Oleh : H . Adlan Daie
Pemerhati politik dan sosial keagamaan
lognews.co.id, Politik - Efek terjauh dari "dosa dosa" lembaga survey dalam konteks pilpres 2024 bukan sekedar menggiring opini publik sesuai kehendak sponsor tapi yang lebih berbahaya adalah memberi sandaran "statistik" bagi penguasa rezim politik untuk bertindak "semaunya".
Itulah dalam level tertentu yang terjadi pada kecenderungan prilaku politik Jokowi dalam konteks pilpres 2024.
Tingginya "aproval rating", yakni tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi hingga lebih 80% menurut sejumlah lembaga survey menjadi sandaran "statistik" Jokowi menaklukkan rakyat dalam mengelola negara sesuai "selera" kepentingan politiknya.
Narasi narasi politik untuk menaklukkan ruang publik tentang tingginya "aproval rating" Jokowi di atas dilakukan nyaris setiap hari secara terstruktur, sistematik dan massif di berbagai kanal media publik tak terkecuali mengerahkan "buzzer buzzer" dari top figur kalangan artis.
Dalam konteks itu kita membaca titik tolak kecenderungan prilaku politik Jokowi, abai pada kritik publik . Ia "pede", percaya diri dan berani "cawe cawe" dengan mengusung Gibran, puteranya sebagai cawapres melalui pintu "kontroversial" MK.
Jokowi percaya diri menyalurkan "bansos" dengan cara dan "seleranya" sendiri tanpa melibatkan "Kemensos" .Program "food estate " ditarik ke kementerian pertahanan, bukan kementerian pertanian, tupoksi tradisionalnya.
Inilah "dosa dosa" praksis lembaga survey tak terampuni melumpuhkan dua prinsip demokrasi modern sekaligus.
Kerja framing "survey" di atas satu sisi meletakkan Jokowi dalam posisi "untouchable", tokoh tak tersentuh publik. Karena itu siapa pun yang melakukan kritik terhadapnya potensial "dibully" habis oleh para pemujanya.
Akibatnya di sisi lain partisipasi publik dalam prinsip demokrasi menjadi lemah bahkan "lumpuh" dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi pelan pelan "mati" kecuali tersisa "kerangka" luarnya.
Di sinilah peran penting posisi "ulama" di negara mayoritas mutlak muslim seperti di negara kita Indonesia, menjadi titik penyeimbang di antara kepentingan rakyat dan negara, yakni rezim penguasa politik (Q S. At Taubah, 122).
Sayangnya tak jarang kita saksikan banyak ulama kita justru menjadi tim sukses capres dengan gaya "norak" dan menjijikkan.
Tipologi ulama inilah dalam kategori Imam Al Ghazali menjadi "hulu", sumber rusaknya pemimpin dan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ambyaaar !!!.
Wassalam.
