lognews.co.id - Civitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengungkapkan kritik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Pada Sabtu (3/2/2024), sebanyak sembilan universitas, termasuk Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Andalas (Unand), Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), mengeluarkan kritik terkait kelangsungan demokrasi di era pemerintahan Jokowi. Mereka menyoroti perlunya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
Beberapa universitas di Indonesia, termasuk Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Islam Indonesia (UII), menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo.
1. Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali: Deklarasi 'Genderang Universitas Indonesia Bertalu Kembali' disuarakan oleh civitas akademika UI. Ketua Dewan Guru Besar UI, Harkristuti Harkrisnowo, menyatakan kekhawatiran atas kondisi hukum dan demokrasi yang terkikis. UI menyoroti empat sikap sivitasnya terkait kebebasan berekspresi, pemilu yang jujur dan adil, netralitas aparatur pemerintahan, dan pengawasan ketat perguruan tinggi terhadap pelaksanaan pemungutan suara.
2. Petisi Bulaksumur UGM: Civitas akademika UGM juga mengajukan petisi kritis terhadap pemerintahan Jokowi, dikenal sebagai Petisi Bulaksumur. Prof Koentjoro membacakan petisi ini di hadapan guru besar, dosen, dan mahasiswa, Rabu (31/1).
3. Seruan Padjadjaran: Petisi Seruan Padjadjaran disampaikan oleh civitas akademika Unpad di Kampus Unpad Dipatiukur, Sabtu (3/2). Petisi ini mencermati pelanggaran etika dan cedera nilai demokrasi menjelang Pemilu 2024.
4. Indonesia Darurat Kenegarawanan: Civitas akademika UII menandatangani petisi 'Indonesia Darurat Kenegarawanan,' mengkritik penyalahgunaan wewenang Presiden Jokowi menjelang Pemilu 2024. Rektor UII, Prof Fathul Wahid, membacakan petisi ini pada Kamis (1/2).
Pernyataan moral dari civitas akademika UII menekankan perlunya Presiden Jokowi kembali menjadi teladan dalam etika dan kenegarawanan, mendorong keterlibatan masyarakat dalam memastikan pemilihan umum yang adil, serta meminta semua elemen bangsa merawat cita-cita kemerdekaan dan mendukung iklim demokrasi yang sehat. (Nia untuk Indonesia).
