Oleh : Adlan Daie
Santri "tradisional"
lognews.co.id - Tulisan singkat ini bersifat surat politik terbuka kepada Gus Mus tentu bukan layaknya "surat surat politik" antara Bung Karno dan A. Hasan tahun 1930 an tentang tafsir spirit "Api Islam".
Surat politik terbuka ini pertama tama ucapan "rasa syukur" bahwa pada akhirnya penulis sungguh "lega" hati saat Gus Mus secara tegas mengatakan bahwa "tugas NU menangkan Indonesia, bukan menangkan capres".
Maka sebagai santri penulis sungguh bahagia bahwa Gus Mus bukan sekedar mustasyar PBNU, lebih dari itu, seorang kiai dengan aura wibawa kharismatik ke NU an memiliki posisi moral "tinggi":untuk menyampaikan tentang pentingnya netralitas PBNU di forum "konbes" NU di Jogjakarta (29/1/2023).
Dengan suara "bergetar" dan gaya "berseloroh" Gus Mus hendak "keluar" dari forum "konbes" NU jika Rois 'Am dan ketua umum PBNU berbicara soal pilpres di panggung "konbes" NU.
Posisi politik PBNU memang "high politics", politik tingkat tinggi bersifat kebangsaan dan kerakyatan. PBNU tidak boleh menjadi "pihak" yang bersaing dalam kontestasi politik agar kokoh dalam prinsip "tawasut" dan "tawazun", politik keseimbangan dengan daya topang kekuatan politik moral.
Posisi "tawasut" dan "tawazun" bukan jargon politik tapi kekuatan moral politik NU untuk menjaga "hak moral" NU dalam "memoderasi" konflik konflik sosial dan perbedaan ekstrim orientasi politik antar "anak bangsa".
NU meletakkan diri tidak dalam posisi "pihak" dalam blok politik praktis tertentu melainkan seharusnya suara moral bagaimana misalnya negara adil terhadap rakyatnya, mengawal pemilu "jurdil".
Dalam sejarah politik kita NU sangat baik memerankan diri dalam posisi "tawasut" dan "tengah" dalam perumusan final teks Pancasila 18 Agustus 1945 di antara tarikan keras "nasionalisme sekuler" versus "negara Islam".
Beberapa tahun kemudian dalam muktamar NU ke 27 tahun 1984 NU menjadi ormas Islam "pelopor" pertama penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal Negara.
PBNU dan segala tingkatan struktural organik turunannya tidak perlu mencemaskan masa depan NU. NU lahir tumbuh, kuat, besar dan telah diuji sejarah hingga saat ini bukan karena "diasuh" oleh "asupan" rejim penguasa politik.
NU tidak perlu "meng kerdil kerdilkan" diri di hadapan penguasa kecuali bekerja sama dalam konteks penguatan "mu'ahadah wathoniyah", penguatan konsensus kebangsaan (Pancasila,NKRI, UUD 45 dan Bhinneka Tunggal Ika).
NU kuat dan eksis sebagaimana penelitian Mitsuo Nakamura, "peninjau asing" pertama yang menjadi peserta "resmi" Muktamar NU ke 26 tahun 1979 di Semarang, justru karena ditopang kekuatan kultural dan ketaatan spritualitas jama'ah pengikutnya.
Rejim politik boleh berganti, datang dan pergi, tetapi NU harus tetap abadi menjadi kekuatan masyarakat sipil mengawal arah kiblat bangsa - bukan mengawal rejim politik secara pragmatis.
Dalam konteks keseluruhan isi teks surat di atas itulah penulis merasa perlu menulis surat terbuka kepada Gus Mus, sebuah ucapan terima kasih tak terhingga telah "turun" gunung membimbing PBNU meniti jalan "khittah" nya.
Dalam konstruksi itulah NU lebih terhormat, mulia dan bermartabat, setia pada pedoman "khittah" NU bahwa "berpolitik bagi warga NU haruslah dilakukan dengan kejujuran nurani, etika dan moral agama, konstitusional dan adil" (khittah NU, point' ke 5).
Tanpa "pedoman" berpolitik di atas lalu peradaban politik macam apa yang hendak diwariskan kepada generasi NU mendatang kecuali ketrampilan politik "zig zag" secara pragmatis?
Wassalam.
