lognews.co.id, Cirebon - Dalam kampanye bertajuk "hajatan rakyat" di Cirebon Jawa barat, pada Sabtu (27/1/2024) Capres 03, Ganjar Pranowo tegas mengatakan bahwa jabatan harus diraih dengan proses dan cara yang halal.

"Haram hukumnya penyalahgunaan kekuasaan", ujar Ganjar tegas dengan gaya khas "merakyat. 

Tidak boleh menghalalkan segala cara dalam negara berdasar Pancasila, berketuhanan yg maha esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Husni Mubarok, aktivis muda NU, ketua relawan "SURGA" (silaturahim ulama rakyat untuk Ganjar) Jawa barat mengapresiasi ketegasan capres Ganjar tersebut.

Menurutnya apapun pertimbangan "maslahat" yang hendak dicapainya dalam pilpres 2024, tidak boleh merusak proses prosesnya secara tidak adil. 

"Mencegah kerusakan" harus didahulukan dari kemungkinan "maslahat" yang hendak dicapainya", tegas Husni mengutip kaidah Ushul fiqih yang sangat dikenal di pesantren pesantren NU.

Pilpres 2024 memang sangat berbeda dari kontestasi pilpres sebelumnya. Masuknya gibran dalam kontestasi pilpres 2024 selain lewat putusan MK sangat kontroversial, juga berpotensi besar terhadap penyalahgunaan wewenang jabatan.

Pasalnya Gibran adalah putera Jokowi, presiden yang sedang menjabat kini mulai ramai diperbincangkan publik adanya potensi kecurangan baik lewat desain bantuan sosial maupun kebijakan negara yang "samar samar".

Tentu ini harus dicegah bersama, efek potensi penyalahgunaan kekuasaan bukan saja makin kuatnya dugaan kecurangan dalam proses proses kontestasi pilpres 2024 tapi juga rusaknya sendi sendi demokrasi dan tata kelola bernegara.

"Bayangkan penyaluran bansos tidak melalui kementerian sosial yang merupakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga negara. Food estate dikelola Kemenhan bukan kementerian pertanian, betapa kacaunya ini", kata Adlan daie, pemerhati politik dan sosial keagamaan. 

Jabatan tidak perlu dipertahankan secara berlebihan. Karena setiap masa ada "orangnya" dan setiap orang ada "masanya". (Amr-untuk Indonesia)