lognews.co.id, Jakarta – Pemerintah bersiap merombak besar struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan memangkas jumlah entitas dari sekitar 1.077 perusahaan menjadi hanya 200 hingga 300 unit. Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi, konsolidasi aset, dan daya saing BUMN di level global. (26/4/26)
Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan proses restrukturisasi dilakukan melalui asesmen komprehensif berbasis global benchmark, potensi pasar, serta kapabilitas internal perusahaan. Dari hasil evaluasi tersebut, pemerintah mengklasifikasikan BUMN ke dalam empat skema utama yakni likuidasi, divestasi, konsolidasi, dan penguatan entitas strategis sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Langkah likuidasi diarahkan pada perusahaan dengan beban utang tinggi dan tidak memiliki prospek bisnis, sementara divestasi menyasar unit usaha non-inti yang tidak relevan dengan core business induk. Adapun konsolidasi dilakukan melalui penggabungan sektor sejenis guna menciptakan skala ekonomi yang lebih efisien dan kompetitif. Pada saat yang sama, pemerintah akan memperkuat BUMN strategis, terutama di sektor pertahanan dan industri utama yang memiliki dampak langsung terhadap kedaulatan ekonomi.
Transformasi ini juga terintegrasi dengan pembentukan Danantara sebagai holding pengelola aset negara. Skema ini mengubah pola relasi antar-BUMN dari sekadar sinergi menjadi kewajiban penggunaan jasa internal, menciptakan captive market di dalam ekosistem BUMN. Model ini dinilai dapat memperkuat rantai nilai domestik, namun di sisi lain berpotensi memunculkan risiko inefisiensi baru jika tidak diimbangi dengan tata kelola dan pengawasan yang ketat.
Di sektor industri pertahanan, integrasi diproyeksikan lebih agresif dengan kewajiban penggunaan produk dalam negeri, seperti pembangunan kapal oleh PT PAL yang harus dimanfaatkan oleh entitas BUMN lain. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong transfer teknologi dan mempercepat kemandirian industri strategis nasional.
Secara makro, restrukturisasi besar-besaran ini membawa dua implikasi utama. Di satu sisi, konsolidasi berpotensi meningkatkan profitabilitas dan efisiensi melalui pengurangan duplikasi bisnis serta optimalisasi aset negara. Namun di sisi lain, proses rasionalisasi juga membuka risiko sosial-ekonomi seperti potensi pengurangan tenaga kerja, penyesuaian struktur organisasi, hingga tekanan pada sektor usaha turunan yang selama ini bergantung pada BUMN skala kecil.
Keberhasilan kebijakan ini pada akhirnya sangat ditentukan oleh eksekusi di lapangan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi korporasi dan stabilitas ekonomi nasional. Tanpa governance yang kuat dan transparansi, restrukturisasi berisiko hanya menjadi konsolidasi administratif tanpa peningkatan kinerja yang signifikan.
(Amri-untuk Indonesia)
