lognews.co.id, Jakarta — Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Sitorus merespons pelantikan putra Bupati Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dengan menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama menduduki jabatan publik selama memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku.(17/4/26)

Deddy menekankan bahwa pengisian jabatan harus berbasis meritokrasi, yakni mempertimbangkan kompetensi, kapasitas teknis, serta integritas individu, bukan semata hubungan kekerabatan dalam struktur kekuasaan daerah.

Ia mengingatkan bahwa praktik yang melanggar prinsip tersebut, seperti penyalahgunaan wewenang atau pengangkatan berbasis relasi keluarga tanpa prosedur sah, tidak dapat dibenarkan dalam tata kelola pemerintahan.

Namun, secara etik, Deddy mengakui bahwa pelantikan yang melibatkan keluarga pejabat akan sulit terlepas dari persepsi nepotisme di mata publik, sehingga membutuhkan transparansi dan akuntabilitas penuh.

Menurutnya, polemik ini harus diuji melalui mekanisme formal dengan melibatkan lembaga berwenang seperti Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian PAN-RB guna memastikan seluruh proses sesuai regulasi.

Kasus ini kembali menyoroti batas krusial antara legalitas administratif dan etika publik dalam pemerintahan daerah, di mana kepercayaan masyarakat sangat ditentukan oleh keterbukaan proses dan integritas pejabat.

Secara keseluruhan, isu ini mencerminkan pentingnya penguatan sistem merit dan pengawasan independen untuk menjaga kualitas birokrasi serta mencegah praktik nepotisme di tingkat daerah berdasarkan kompilasi berbagai sumber terpercaya. (Amri-untuk Indonesia)