lognews.co.id, Jakarta – Ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah kembali berdampak pada Indonesia setelah dua kapal tanker milik Pertamina masih tertahan di Selat Hormuz, Iran. Situasi ini memantik perhatian DPR, yang menilai pemerintah perlu mengambil langkah diplomatik pada level tertinggi demi memastikan keselamatan aset strategis negara. (30/3/26)
Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin menilai penanganan isu penahanan kapal tidak cukup dilakukan melalui saluran diplomasi teknis. Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil alih komunikasi langsung dengan pemerintah Iran mengingat sensitivitas kawasan yang menjadi jalur distribusi sekitar 20 persen minyak dunia. Gangguan terhadap rute energi global disebut berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan, termasuk bagi Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI Teheran telah menjalankan diplomasi intensif. Namun DPR menilai eskalasi keamanan di Selat Hormuz memerlukan intervensi politik tingkat kepala negara untuk meningkatkan posisi tawar Indonesia sebagai negara non-blok sekaligus memperkuat aspek perlindungan aset energi nasional.
Keterlibatan langsung Presiden juga dinilai relevan dengan meningkatnya tensi antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang menjadikan Selat Hormuz sebagai kawasan berisiko tinggi. DPR menekankan pentingnya percepatan diversifikasi energi nasional agar ketergantungan Indonesia terhadap jalur perdagangan rawan konflik dapat semakin berkurang.
Hingga saat ini, kedua kapal Pertamina masih tertahan akibat kebijakan pengamanan ketat Iran atas rute pelayaran. Pemerintah menegaskan diplomasi terus dilakukan untuk memastikan keselamatan kapal beserta awak di tengah dinamika geopolitik yang terus berkembang.
(Amri-untuk Indonesia)
