lognews.co.id, Jakarta — Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda menilai efisiensi anggaran pemerintah menjadi langkah yang mendesak di tengah ketidakpastian geopolitik imbas memanasnya konflik Amerika Serikat–Israel dengan Iran. Ia menyambut rencana Presiden Prabowo Subianto yang membuka opsi pemotongan gaji anggota DPR hingga jajaran menteri sebagai sinyal kehati-hatian menghadapi potensi krisis global. (25/3/26)
Rifqi menegaskan pemotongan gaji hanya bagian kecil dari upaya efisiensi. Ia mendorong pemerintah mengefektifkan seluruh pos anggaran agar belanja negara benar-benar menghasilkan output dan outcome yang terukur. Menurut dia, situasi eksternal yang penuh risiko menuntut disiplin fiskal dan tata kelola yang lebih ketat, termasuk audit anggaran pembangunan agar tidak terjadi pemborosan.
Politikus Partai NasDem itu menilai pemerintah tidak perlu menunggu revisi undang-undang untuk menerapkan pemotongan gaji pejabat negara. Ia menyebut kebijakan tersebut bisa dijalankan cukup melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan, selama dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Rifqi juga mengingatkan bahwa efisiensi tidak boleh mengganggu layanan publik yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Dalam rapat kabinet sebelumnya, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya penghematan bahan bakar minyak (BBM) sebagai respon terhadap dinamika Timur Tengah. Ia mencontohkan kebijakan Pakistan yang melakukan pengurangan gaji pejabat hingga pembatasan aktivitas dinas. Pemerintah menilai langkah tersebut relevan diterapkan untuk menjaga stabilitas energi dan fiskal nasional di tengah ketidakpastian global.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menambahkan cadangan BBM nasional masih dalam kondisi aman, namun efisiensi tetap diperlukan. Pemerintah tengah memfinalkan kebijakan penghematan yang meliputi pembatasan penggunaan kendaraan dinas, migrasi ke transportasi publik, dan pengurangan konsumsi BBM di instansi pemerintah. Seluruh langkah diarahkan agar efisiensi dilakukan pada pos yang tepat tanpa menghambat pelayanan kepada rakyat. (Amri-untuk Indonesia)
