lognews.co.id, Indramayu – Pemerintah Kabupaten Indramayu menggelar audiensi bersama perwakilan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu (Kompi), DPRD, serta unsur TNI-Polri guna membahas aspirasi masyarakat terkait rencana Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa Barat. Pertemuan berlangsung terbuka sebagai ruang dialog antara pemerintah dan warga terdampak. (29/4/26)
Audiensi tersebut menjadi forum pertama yang mempertemukan secara resmi pemerintah daerah dengan masyarakat pesisir untuk membahas langsung perkembangan di lapangan serta dampak rencana program revitalisasi tambak.
Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan pemerintah daerah ingin mencari solusi terbaik dengan prinsip saling menguntungkan bagi semua pihak.
“Audiensi ini menjadi pertemuan resmi pertama dengan masyarakat pesisir. Kami ingin mendengar langsung perkembangan di lapangan agar pemerintah daerah dapat mengambil langkah yang tepat,” ujar Lucky Hakim.
Ia menegaskan Pemkab tidak ingin gegabah dalam menyikapi program strategis tersebut. Menurutnya, keterbukaan informasi dan komunikasi intensif menjadi kunci agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat.
Dalam forum itu, perwakilan Kompi menyampaikan sejumlah kekhawatiran, terutama terkait potensi dampak sosial dan ekonomi terhadap warga yang selama ini menggantungkan hidup pada tambak tradisional.
Masyarakat meminta jaminan bahwa program revitalisasi tidak merugikan petambak kecil, termasuk kejelasan skema pelaksanaan, kepastian hak atas lahan, serta keberlanjutan mata pencaharian mereka.
Pemkab Indramayu menyatakan seluruh aspirasi yang masuk akan dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan langkah lanjutan. Pemerintah daerah juga berkomitmen terus membuka ruang dialog agar proses pembangunan berjalan inklusif dan berpihak kepada masyarakat.
Program revitalisasi tambak merupakan bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan sektor perikanan nasional. Namun implementasi di daerah dinilai perlu pendekatan hati-hati agar tidak memunculkan dampak negatif di tingkat lokal.
Lucky Hakim menegaskan keberhasilan program bukan hanya diukur dari nilai ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat menerima manfaat langsung.
“Kami ingin semua pihak merasa dilibatkan dan diuntungkan. Tidak boleh ada yang dirugikan dalam program ini,” tegasnya. (Amri-untuk Indonesia)
