lognews.co.id, Indramayu – Komisi II DPRD Kabupaten Indramayu menggelar audiensi bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Koalisi Masyarakat Pesisir Indramayu untuk membahas rencana Proyek Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak Pantura, Senin (13/4/26). (13/4/26)
Pertemuan tersebut menjadi forum dialog antara pemerintah pusat dan para petambak guna menjembatani berbagai kepentingan di lapangan, terutama terkait dampak program terhadap masyarakat pesisir.
Ketua Komisi II DPRD Indramayu, Imron Rosadi, mengatakan audiensi ini membuka ruang komunikasi langsung dengan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP yang dipimpin Tb Haeru Rahayu.
“Pertemuan ini menjadi ruang dialog yang penting antara pemerintah pusat dan petambak. Kami berdiskusi cukup panjang terkait rencana PSN revitalisasi tambak Pantura,” ujar Imron.
Menurutnya, kehadiran Kompi dalam forum tersebut mewakili suara para petambak yang selama puluhan tahun mengelola tambak, termasuk di lahan Perhutani yang masuk dalam rencana proyek.
Dalam diskusi, perwakilan Kompi menyampaikan sejumlah aspirasi, mulai dari kejelasan skema kemitraan hingga opsi ganti rugi jika program tetap dijalankan. Mereka juga mengusulkan agar lokasi proyek dikaji ulang.
“Sebagian lahan yang direncanakan sudah beralih fungsi menjadi sawah bahkan permukiman. Ini tentu perlu dipertimbangkan kembali agar tidak menimbulkan persoalan baru,” kata Imron.
Ia menambahkan, masyarakat berharap proyek dapat dialihkan ke lahan yang belum produktif guna meminimalkan konflik sosial di lapangan.
Meski demikian, Imron menilai proses dialog berlangsung terbuka dan konstruktif. Ia melihat peluang untuk menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.
“Forum ini cukup cair dan ada perkembangan positif. Kita optimistis ada titik temu antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, DPRD menekankan pentingnya transparansi informasi kepada masyarakat. Pasalnya, masih terdapat ketidakjelasan terkait skema kompensasi atau kerohiman yang beredar di kalangan petambak.
Imron menegaskan hingga saat ini belum ada keputusan final mengenai nilai kompensasi. Seluruh skema masih dalam tahap kajian, termasuk penilaian aset dan penetapan lokasi proyek.
“Kami minta masyarakat bersabar dan tidak mudah terpengaruh informasi yang belum pasti. Semua masih dalam proses pembahasan yang matang,” tegasnya.
Program revitalisasi tambak Pantura sendiri diarahkan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya atau blue food, sekaligus mengurangi tekanan terhadap penangkapan ikan di laut. Selain itu, program ini juga ditujukan untuk mengembangkan kawasan kampung perikanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
DPRD memastikan komunikasi dengan KKP akan terus dilakukan guna merumuskan skema terbaik yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh pihak. (Amri-untuk Indonesia)
