lognews.co.id, Indramayu — Pemerintah pusat terus mematangkan Program Strategis Nasional (PSN) Revitalisasi Tambak Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Karawang, Indramayu, dan Subang. Program yang berfokus mengoptimalkan pemanfaatan lahan negara di bawah kewenangan Kementerian Kehutanan itu dijalankan lintas kementerian dan kini memasuki tahap koordinasi intensif dengan pemerintah daerah. (6/4/26)
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI, Tb. Haeru Rahayu, bersama staf khusus Menteri KKP melakukan audiensi di Pendopo Indramayu untuk memperkuat komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan program. Pemerintah daerah disebut memiliki peran strategis dalam mendukung, mengawal, sekaligus memastikan setiap tahapan berjalan sesuai aturan.
Bupati Indramayu Lucky Hakim menegaskan bahwa implementasi program dilakukan secara terukur, transparan, dan diawasi ketat berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ia menambahkan bahwa isu kompensasi atau uang kerahiman belum dapat diputuskan sebelum pendataan dan pemetaan lahan diselesaikan.
“Cara tahunya bagaimana? Diukur dahulu, dipatok dahulu. Sementara ada kelompok masyarakat yang menolak pematokan sebelum ada kepastian. Ini yang harus kita cari jalan tengahnya,” ujar Lucky.
Menurutnya, masih terdapat perbedaan pandangan di sebagian warga, khususnya terkait proses pematokan lahan. Sosialisasi telah dilakukan berulang kali, termasuk menerima perwakilan massa aksi yang sebelumnya menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa.
“Kami tidak menutup diri. Aspirasi masyarakat telah kami terima dan akan terus kami fasilitasi untuk dikomunikasikan ke pemerintah pusat agar ditemukan solusi terbaik,” tegasnya.
Sementara itu, Tb. Haeru Rahayu menjelaskan bahwa revitalisasi tambak Pantura merupakan upaya meningkatkan produktivitas dan kualitas budidaya perikanan yang selama ini masih didominasi metode tradisional. Program tersebut diharapkan mendorong kesejahteraan masyarakat pembudidaya secara signifikan.
“Tujuan utama program ini adalah meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat pembudidaya. Kami tidak ingin menyusahkan masyarakat. Pelaksanaannya dilakukan bertahap dan diawasi sesuai ketentuan,” ujarnya.
Sebagai perbandingan skala, KKP saat ini tengah membangun tambak udang terintegrasi seluas hampir 2.000 hektare di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, dengan nilai investasi sekitar Rp7,2 triliun. Untuk kawasan Pantura Jawa, kebutuhan anggaran diproyeksikan mencapai tiga sampai empat kali lipatnya mengingat cakupan wilayah dan kompleksitas program jauh lebih besar.
Dalam waktu dekat, KKP juga dijadwalkan menerima anggota Komisi II DPRD Indramayu untuk membahas lanjutan teknis dan mekanisme pelaksanaan PSN. Pemerintah pusat meminta masyarakat membuka ruang dialog apabila terdapat hal yang belum dipahami.
“Jika masih ada hal yang belum jelas, kami mengajak untuk duduk bersama agar solusi bisa dicari bersama-sama,” kata Haeru.
(Amri-untuk Indonesia)
