lognews.co.id, Indramayu - Kesalahan penulisan nama wilayah kerap dianggap hal kecil. Padahal, bagi masyarakat yang mengalaminya, kekeliruan administratif semacam ini dapat berdampak panjang dan menyulitkan kehidupan sehari-hari. Hal tersebut kami temui selama pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Baleraja, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu. Secara faktual dan berdasarkan keterangan langsung dari masyarakat serta kepala desa setempat, nama desa yang benar adalah Baleraja. Namun, dalam berbagai basis data daring, laman institusi, hingga sistem administrasi digital, desa ini justru tercatat sebagai Balareja. Perbedaan satu huruf ini terlihat sepele, tetapi konsekuensinya nyata dan dirasakan langsung oleh warga.
Pemerintah desa sudah berupaya bersurat untuk memperbaiki nama desa sejak 2022, tapi hingga saat ini belum ada titik terang. Beberapa masyarakat Desa Baleraja mengalami kesulitan ketika mengurus administrasi, terutama saat melamar pekerjaan. Alamat pada KTP mereka tertulis “Baleraja”, sementara sistem perusahaan atau instansi tertentu hanya mengenali “Balareja”. Akibatnya, warga harus melakukan klarifikasi tambahan, mengurus perubahan data, atau bahkan tertahan dalam proses administrasi. Situasi ini tentu merugikan, terlebih bagi masyarakat desa yang akses dan sumber dayanya terbatas. Ketidaksinkronan data tersebut juga kami alami sebagai mahasiswa KKN.
Dalam sistem akademik kampus, lokasi penempatan KKN tercantum sebagai “Balareja”. Saat ditelusuri melalui peta digital, desa dengan nama tersebut tidak ditemukan di wilayah Indramayu. Setelah dilakukan konfirmasi langsung di lapangan, barulah jelas bahwa desa yang dimaksud adalah Desa Baleraja.
Hal ini menunjukkan bahwa kesalahan data tidak hanya berdampak pada warga, tetapi juga membingungkan institusi pendidikan dan pihak luar yang membutuhkan kejelasan informasi wilayah. Kepala Desa Baleraja, Anton Wijaya, menegaskan bahwa nama desa yang benar adalah Baleraja, sesuai dengan sejarah dan identitas wilayah setempat.
Beliau juga menyampaikan harapan agar persoalan ini dapat disuarakan lebih luas, sehingga pemerintah dan instansi terkait dapat melakukan pembenahan data secara menyeluruh. Permintaan tersebut mencerminkan keresahan masyarakat desa terhadap dampak administratif yang terus berulang akibat kesalahan penamaan.
Di era digital, data wilayah menjadi fondasi berbagai layanan publik, mulai dari kependudukan, pendidikan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan. Ketika data dasar seperti nama desa tidak akurat dan tidak sinkron antar platform, maka potensi masalah akan terus muncul dan berlapis. Masyarakat desa berisiko dirugikan hanya karena kesalahan yang seharusnya bisa diperbaiki melalui pembaruan dan sinkronisasi data.
Melalui tulisan ini, kami ingin menegaskan bahwa persoalan “Baleraja atau Balareja” bukan sekadar soal ejaan, melainkan soal hak masyarakat atas identitas wilayah dan kemudahan akses administrasi. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu memberi perhatian serius terhadap akurasi data wilayah, khususnya pada basis data daring yang menjadi rujukan publik. Mahasiswa KKN, sebagai bagian dari masyarakat akademik, memiliki peran untuk menjembatani suara warga dengan pengambil kebijakan.
Dengan memanfaatkan ruang opini di media, persoalan lokal seperti ini dapat diangkat ke ranah publik yang lebih luas. Harapannya, kesalahan data mengenai Desa Baleraja dapat segera diluruskan, sehingga masyarakat tidak lagi dirugikan oleh kekeliruan administratif yang tampak kecil, tetapi berdampak besar.
(TEAM KKN UNPAD DESA BALERAJA)
