Dalam sambutannya Kabid Dayasos, Yeni menyampaikan maafnya karena ditahun 2024 dinsos tidak bisa mengagendakan pertemuan dengan LKS/LKSA penuh 12 bulan, melainkan hanya bisa diagendakan 3 kali dalam setahun, Audiensi dengan Bupati atau Wakil Bupati 1 kali dan Pelatihan 1 kali.

Khusus pelatihan dipersilahkan kepada LKS/LKSA untuk mengajukan jenis pelatihan sesuai kebutuhan, selain itu diingatkan mengenai ketertiban data, seperti jumlah Anak binaan agar segera dilengkapi.

"Merencanakan tidak dengan data yang lengkap sama dengan merencanakan kegagalan, kelengkapan data akan sangat membantu untuk mengontrol segala macam kebutuhan" ujar Yeni.

Dinsos mengadakan uang jerih payah untuk seluruh admin Yayasan yang diadakan Dinsos demi terlaksananya LKS/LKSA, dan memberikan bantuan melengkapi administrasi anak anak diantaranya untuk mengajukan ke BPJS, kelengkapan legalitas baik tanpa daftar atau akreditasi untuk mempermudah mendapatkan akses akses lainnya.

Dari Kabid SPSPKKM, Safrudin, pertemuan perdana di tahun 2024, diharapkan LKS/LKSA bisa terus kompak walaupun nanti pertemuan hanya 3 kali dalam satu tahun.

 Dalam waktu dekat akan dilaksanakan pertemuan dengan Bupati atau Wakil Bupati di Bulan Mei agar dipersiapkan terkait pelatihan bulan sebelumnya bisa menghadirkan narasumber yang bagus dari UGM kemudian nantinya bisa dilanjutkan dengan tema yang berbeda.

LKS di Bantul ada sekitar 69 dengan separuhnya adalah LKSLU, Disabilitas, dan UDGJ, untuk itu dihimbau agar segera mengkoordinasikan apabila ada rencana perubahan kepengurusan di LKS baik yang meninggal mapun perubahan lainnya.

Disampaikan pula dalam acara itu, kedepan akan ada kunjungan dari BKKKS DIY, kaitan dengan pendataan ulang LKS dan sekaligus berdiskusi, menyerap aspirasi dan masukan masukan untuk kemajuan bersama.

Sementara itu, Agus dalam sambutannya menyampaikan untuk menyempurnakan kelengkapan legalitas, menurutnya Akreditasi bukan sekedar utntuk mendapatkan bantuan tetapi menunjukan kita taat hukum.

"Kalau apa apa kita sudah dapat ijin, ada Yayasan yang sudah besar tapi tidak ngurus legalitas sehingga tidak ada koordinasi dan tidak paham urut-urutan aturannya sehingga jadi masalah, misal kepemilikan gedung, tanah, kendaraan , walaupun yang sudah lengkap legalitaspun tetap fitnah itu pasti ada tapi kita sudah sesuai aturan dan terdaftar dalam legalitas" ujar Agus. 

Walaupun dari dinsos meng-agendakan 3 kali pertemuan , forkom tetap akan mengadakan di luar jadwal dan berharap agar Dinsos tetap hadir untuk mengadakan pembinaan, dan meng-agendakan untuk bisa jalan jalan bersama di tahun 2024 (Nana Sujana untuk Bantul)