lognews.co.id, Semarang - Dalam rangka menangkal radikalisme, intoleran dan terorisme untuk menjaga kondusifitas kamtibmas Menjelang Pemilu legislatif dan Presiden 2024, Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah melaksanakan seminar dan diskusi yang diikuti oleh pengurus dan angggota ormas Jawa Tengah pada hari Selasa (14/11/2023) di Hotel Patra Jasa Semarang.
Seminar dibuka oleh Direktur Intelkam Polda Jawa Tengah Kombes Kukuh Kali Susilo S.I.K dimana sambutan diibacakan oleh Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah Haerudin S.H., M.H. Dalam sambutannya Direktur Intelkam mengatakan bahwa pemuda-pemudi meupakan aset dan investasi bangsa. “Menurut hasil surve BNPT 39% mahasiswa di 15 Provinsi yang terpapar faham radikalisme untuk itu harus diantisipasi supaya tidak berlanjut, karena islam sebagai agama damai.
Dalam pemaparan materinya Haerudin S.H., M.H. mengatakan bahwa isu strategis dan potensi permasalahan menjelang pemiliu 2024 diantarnya adalah keberpihakan ASN atau aparat mendukung dan memfasilitasi paslon tertentu untuk itu jika mengetahui harus berani mengingatkan dan melaporkan adanya politik transaksional pasangan calon dari tim kampanye dan tim sukses, penggunaan media sosial untuk kampanye hitam, pernyataan hoaks, politik identitas dan ujaran kebencian serta kecurangan dalam proses pelaksanaan tahapan pemilu, sebab di Jawa Tengah merupakan wilayah rawan sedang, dan Kota Semarang merupakan rawan tinggi,Oleh karenanya kita harus optimis dan yakin masyarakat agar tetap bersatu" harap Haerudin.
Ketua Forum koordinasi pencegahan terorisme (FKPT) Jawa Tengah Prof KH Syamsul Ma’arif dalam kesempatan yang sama juga mengisi diskusi dengan menekankan supaya menjelang pemilu 2024 menjaga kondusifitas,tetap bersatu walaupun berbeda pilihan partai dan capres.”Masyarakat harus diedukasi sehingga bisa menerima perbedaan dan tidak anti demokrasi, sehingga tercipta masyarakat yang harmonis tidak muncul bibit-bibit radikalisme, intoleran” tutur KH Syamsul Ma’arif.
Radikalisme ,intoleran dan terorisme merupakan faham yang membahayakan yang merusak nilai-nilai kemanusian, untuk itu harus ada antisipasi dari pemerintah melalui pemahaman deradikalisasi kepada masayarakat. (Endar W-untuk Semarang)
