lognews.co.id - Salah satu momen penting dalam Simposium Pendidikan Indonesia di Ma’had Al Zaytun adalah pembacaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum pembacaan Deklarasi Guru Besar dan Cendekiawan Indonesia. Pembacaan UUD 1945 tersebut dilakukan oleh Rafa Adliansyah Arizky bin Adam Chairurrezki selaku Presiden OPMAZ, pada hari Senin 1 Juni 2026 di Ma'had Al-Zaytun dalam kegiatan Deklarasi konferensi dan Simposium Pendidikan Indonesia.
Prosesi tersebut bukan sekadar seremoni formal, melainkan memiliki makna ideologis dan kebangsaan yang sangat kuat dalam konteks transformasi pendidikan nasional. Pembacaan UUD 1945 menjadi simbol bahwa seluruh gagasan besar pendidikan yang dibahas dalam forum tersebut berpijak pada amanat konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa.
“Mencerdaskan Kehidupan Bangsa” sebagai Amanat Konstitusi
Benang merah utama yang disoroti dalam forum tersebut merujuk pada Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menegaskan tujuan negara Indonesia, yakni:
"Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia..."
Kalimat “mencerdaskan kehidupan bangsa” menjadi inti filosofis dari seluruh gagasan deklarasi pendidikan yang dibacakan dalam simposium tersebut. Para guru besar dan cendekiawan memandang bahwa cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tidak mungkin diwujudkan tanpa transformasi pendidikan yang serius, merata, dan berjangka panjang.
Karena itu, pendidikan dipandang bukan sekadar program sosial, tetapi fondasi utama pembangunan peradaban Indonesia.
Pendidikan sebagai Hak Seluruh Warga Negara
Selain tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, forum simposium juga menyoroti Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:
"Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan."
Kemudian diperkuat kembali dalam Pasal 31 Ayat (3):
"Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa..."
Bagi para peserta simposium, pasal tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak konstitusional seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan latar belakang suku, agama, budaya, maupun wilayah geografis.
Karena itu, pembangunan pendidikan nasional harus dilakukan secara merata dan berkeadilan agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
Keterkaitan UUD 1945 dengan Deklarasi 500 Pusat Pendidikan Nasional
Pembacaan UUD 1945 dalam simposium tersebut memiliki keterkaitan erat dengan Deklarasi Guru Besar dan Cendekiawan Indonesia tentang gagasan pembangunan 500 pusat pendidikan nasional berasrama di seluruh kabupaten dan kota Indonesia.
Gagasan tersebut dipandang sebagai upaya konkret untuk menerjemahkan amanat konstitusi ke dalam langkah pembangunan nasional yang nyata. Para akademisi menilai bahwa pemerataan pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk memperkuat integrasi nasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan pendidikan antarwilayah.
Melalui pembangunan pusat-pusat pendidikan nasional, cita-cita “mencerdaskan kehidupan bangsa” diharapkan tidak berhenti sebagai slogan konstitusi, tetapi benar-benar diwujudkan dalam sistem pendidikan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
Pendidikan dan Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya
Dalam pembahasannya, para guru besar juga menegaskan bahwa pendidikan masa depan Indonesia tidak boleh hanya berorientasi pada akademik semata. Pendidikan harus mampu membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yakni manusia yang cerdas secara intelektual, kuat secara moral, memiliki integritas, berjiwa kebangsaan, serta mampu menghadapi tantangan global abad ke-21 dan abad ke-22.
Karena itu, konsep pendidikan berbasis L-STEAMS yang dibahas dalam konferensi dan simposium dipandang relevan untuk membangun generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga memiliki karakter, spiritualitas, kesadaran hukum, dan nilai kemanusiaan.
Simbol Pengingat Tanggung Jawab Kebangsaan
Melalui pembacaan UUD 1945 oleh Presiden OPMAZ Rafa Adliansyah Arizky bin Adam Chairurrezki sebelum deklarasi, forum simposium ingin mengingatkan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, melainkan gerakan nasional yang harus dijaga, diperjuangkan, dan diwariskan demi masa depan Indonesia.
Karena itu, pembacaan konstitusi dalam forum tersebut menjadi simbol pengingat bahwa transformasi pendidikan Indonesia harus tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan, amanat para pendiri negara, serta cita-cita besar Indonesia sebagai bangsa yang maju, berkeadaban, dan berkelanjutan. (Sahil untuk Indonesia)
