lognews.co.id – Proyek jalan tol Tol Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap (Getaci) kembali menghadapi ketidakpastian setelah belum juga menarik minat investor hingga saat ini. Pemerintah mengakui rendahnya proyeksi lalu lintas menjadi faktor utama lesunya minat swasta terhadap proyek tersebut. (11/4/26)
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa proyek dengan trafik rendah umumnya sulit menarik investor karena dinilai kurang menguntungkan secara finansial.
“Biasanya kalau satu proyek yang kita tawarkan itu nggak banyak minatnya, ya karena traffic-nya kurang,” ujarnya di Kantor Kementerian PU, Jumat (10/4/2026).
Secara teori, pemerintah dapat meningkatkan daya tarik proyek melalui skema dukungan konstruksi atau chip in. Namun, keterbatasan anggaran membuat opsi tersebut saat ini tidak menjadi prioritas.
“Dengan keterbatasan anggaran hari ini, chip in pemerintah akhirnya dipinggirkan,” tegasnya.
Sebagai gantinya, pemerintah mempertimbangkan mengalihkan anggaran ke proyek yang dinilai lebih mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya pengendalian banjir.
Dua proyek yang kini diprioritaskan adalah pembangunan Bendungan Cibeet dan Bendungan Cijurey. Kedua infrastruktur ini ditargetkan mampu mengurangi risiko banjir di wilayah Karawang, Bekasi, dan Bogor.
Dody menargetkan pembangunan bendungan tersebut dapat rampung bertahap pada 2027 hingga 2028, mengingat urgensi pengendalian banjir yang kerap terjadi di kawasan tersebut.
Tol Getaci sendiri merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sejak 2020 dengan panjang mencapai 206,65 kilometer. Namun, proyek ini telah berulang kali gagal lelang dan kini kembali dalam tahap evaluasi sebelum ditawarkan ulang kepada investor.
Selain Getaci, proyek Tol Gilimanuk–Mengwi di Bali juga mengalami kondisi serupa. Jalan tol sepanjang 96,84 kilometer tersebut membutuhkan investasi sekitar Rp25,4 triliun dan masih dalam tahap review setelah beberapa kali gagal lelang.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU, Rachman Arief Dienaputra, menyebut pemerintah tengah menyiapkan ulang skema proyek-proyek tersebut agar lebih menarik bagi investor, khususnya melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Kondisi ini mencerminkan tantangan besar dalam pembiayaan infrastruktur nasional, di mana kelayakan ekonomi proyek menjadi faktor kunci dalam menarik investasi swasta, terutama di tengah keterbatasan fiskal pemerintah. (Amri-untuk Indonesia)
