lognews.co.id, Bandung — Pengelolaan sementara Bandung Zoo kembali memanas setelah dua harimau Benggala mati dalam jeda berdekatan. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat memanggil Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jabar untuk mengklarifikasi tata kelola satwa, kondisi pakan, dan penanganan konflik kelembagaan yang terus meruncing. Pertemuan berlangsung di ruang kerja pimpinan DPRD Jabar, Senin (30/3/2026). (30/3/26)
Fokus utama rapat adalah penurunan kualitas pakan yang diduga berkontribusi terhadap kondisi satwa. Hasil inspeksi legislatif menemukan perubahan signifikan komposisi makanan, dari daging sapi menjadi daging ayam, serta tidak tersedianya kebutuhan tambahan untuk beberapa satwa karnivora, termasuk harimau Benggala.
Selain kualitas, arus pembayaran vendor pakan menjadi sorotan. Pihak pemasok dikabarkan beberapa kali mengalami keterlambatan pembayaran yang bersumber dari mekanisme anggaran pusat, sementara jumlah satwa dilindungi yang menua juga meningkat beban perawatan.
Situasi diperburuk oleh disharmoni koordinasi di tingkat pemerintah daerah. Penanganan konflik internal Bandung Zoo, termasuk persoalan pegawai, dinilai berjalan lambat. Sementara itu, Pemprov Jabar menyiapkan opsi intervensi penuh apabila Kementerian Kehutanan tidak mampu menstabilkan pengelolaan lembaga konservasi tersebut.
Instruksi khusus juga datang dari struktur politik internal, menekankan prioritas kesejahteraan satwa di atas kepentingan administrasi dan pendapatan. Dorongan penggalangan dukungan finansial dipersiapkan untuk menopang kebutuhan bulanan pakan dan operasional satwa.
BBKSDA Jabar menyatakan telah menyalurkan pakan rutin sejak Desember 2025, dengan kebutuhan sekitar Rp104 juta per pekan untuk pakan utama, belum termasuk suplemen. Kondisi yang belum pulih membuka opsi relokasi satwa dilindungi ke lembaga konservasi lain, bila diperlukan untuk menjaga kesejahteraan mereka.
Wacana pemindahan satwa masih mengundang perbedaan sikap antar-otoritas. Meski demikian, otoritas provinsi menegaskan kesiapan mengambil alih kendali jika penanganan pusat dinilai belum memberikan solusi komprehensif. Situasi ini menegaskan urgensi tata kelola konservasi yang adaptif, akuntabel, dan selaras dengan prinsip kesejahteraan satwa.
(Amri-untuk Indonesia)
