lognews.co.id, Jakarta — Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) mencatat penghimpunan Zakat Istana 2026 mencapai Rp4,3 miliar dari 111 muzaki yang terdiri dari pejabat negara, menteri kabinet, serta unsur TNI. Jumlah tersebut menjadi capaian tertinggi sejak program ini digelar. (13/3/26)
Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid menjelaskan kegiatan Zakat Istana tahun ini dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, dan menunjukkan tren peningkatan penghimpunan zakat dari kalangan pejabat negara sejak beberapa tahun terakhir.
Menurutnya, keteladanan para pemimpin negara dalam menunaikan zakat memberikan dampak besar dalam mendorong masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi yang terpercaya.
“Keteladanan para pemimpin ini sangat efektif dalam menggerakkan masyarakat untuk menunaikan zakat melalui lembaga yang terpercaya dan akuntabel,” ujar Sodik.
Data Baznas menunjukkan peningkatan signifikan penghimpunan Zakat Istana dari tahun ke tahun. Pada 2022 dana yang terkumpul sebesar Rp636,25 juta, kemudian meningkat menjadi Rp753,5 juta pada 2023, Rp1,08 miliar pada 2024, Rp2,04 miliar pada 2025, hingga melonjak menjadi Rp4,345 miliar pada 2026.
Sodik menilai capaian tersebut menjadi momentum penting bagi kepengurusan Baznas periode 2026–2031 untuk memperkuat tata kelola zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia.
Ia juga menegaskan potensi zakat nasional sangat besar dan dapat menjadi instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan umat.
Kegiatan Zakat Istana 2026 diikuti Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah pejabat negara lainnya, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Hukum Yusril Ihza Mahendra, Menko PMK Pratikno, hingga Panglima TNI Agus Subianto.
Turut menunaikan zakat dalam kegiatan tersebut antara lain Menpora Erick Thohir, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
(Amri-untuk Indonesia)
