lognews.co.id, Jakarta - Fenomena ratusan kapal nelayan milik China yang berdiam di wilayah sengketa Laut China Selatan kembali menjadi sorotan internasional. Kapal-kapal tersebut disebut tidak melakukan aktivitas penangkapan ikan, melainkan menjalankan misi menjaga kehadiran di kawasan strategis itu. (29/4/26).
Laporan yang dikutip dari berbagai sumber menyebut armada tersebut merupakan bagian dari “milisi maritim” China, yakni jaringan kapal sipil yang didukung negara untuk memperkuat klaim teritorial di perairan sengketa.
Analis dari Center for Strategic and International Studies, Gregory Poling, mengatakan keberadaan kapal-kapal itu bertujuan mempertahankan posisi China secara konsisten di lapangan. Menurutnya, awak kapal lebih banyak terlihat berdiam diri, berkomunikasi melalui telepon satelit, atau menunggu instruksi.
Dibayar Puluhan Juta per Hari
Berdasarkan riset CSIS, setiap kapal disebut menerima subsidi beberapa ribu dolar AS per hari hanya untuk tetap berada di lokasi. Nilai subsidi lima tahun lalu diperkirakan mencapai US$3.500 atau sekitar Rp60 juta per hari per kapal.
Untuk memperoleh pembayaran tersebut, awak kapal dilaporkan harus membuktikan telah berada di laut sedikitnya 280 hari dalam setahun.
Bagian Strategi Sipil-Militer
Skema itu dikaitkan dengan kebijakan Military-Civil Fusion, yaitu integrasi sektor sipil dan militer China dalam mendukung kepentingan strategis nasional. Dengan model tersebut, kapal nelayan sipil dapat difungsikan sebagai instrumen geopolitik tanpa melibatkan armada militer secara langsung.
Tingkatkan Ketegangan Kawasan
Keberadaan kapal-kapal ini dinilai menambah kompleksitas sengketa di Laut China Selatan yang juga diklaim sebagian oleh Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan.
Sejumlah pengamat menilai penggunaan kapal sipil untuk tujuan strategis berpotensi meningkatkan ketegangan karena sulit dibedakan antara aktivitas ekonomi dan operasi negara.
(Amri-untuk Indonesia)
