lognews.co.id, Dunia — Pemerintah Inggris menginisiasi pertemuan darurat yang akan melibatkan 35 negara guna mencari langkah diplomatik dan politik untuk membuka kembali Selat Hormuz di tengah meningkatnya konflik Iran–AS–Israel, Kamis (2/4/2026). Pertemuan virtual ini dipimpin Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, setelah Perdana Menteri Keir Starmer menegaskan bahwa pemulihan kebebasan navigasi di jalur strategis tersebut merupakan proses yang sulit dan membutuhkan koordinasi internasional. (02/4/26)
Inggris mengambil peran utama setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa keamanan selat harus menjadi tanggung jawab negara lain jika Washington menghentikan serangan terhadap Teheran. AS tidak diundang dalam forum ini, yang berfokus pada negara-negara penandatangan deklarasi bersama bulan lalu, termasuk Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Belanda, serta negara mitra seperti Australia, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Selandia Baru, UEA, dan Nigeria.
Starmer mengatakan forum tersebut akan menilai opsi diplomatik dan politik yang memungkinkan untuk mengamankan jalur pelayaran vital dunia itu, termasuk menjamin keselamatan kapal dan pelaut yang saat ini terjebak akibat blokade parsial Iran. Sekitar 1.000 kapal masih tertahan, padahal sebelum konflik, selat tersebut mengalirkan 20% minyak dan gas dunia serta sepertiga pasokan pupuk global. Sejak perang meletus, hanya 130 kapal yang dapat melintas—jumlah yang biasa ditempuh dalam satu hari pada kondisi normal.
Kantor Perdana Menteri menyebut ini pertama kalinya 35 negara berkumpul untuk merumuskan rencana pembukaan selat. Setelah sesi diplomatik, Inggris juga menyiapkan perencana militernya untuk mengevaluasi opsi pengamanan jalur air begitu pertempuran mereda. Starmer menegaskan bahwa tantangan utama bukan sekadar urusan asuransi pelayaran, melainkan keselamatan rute perlintasan yang membutuhkan kolaborasi militer, diplomasi, dan pelaku industri secara terintegrasi.
Ia menambahkan bahwa seluruh langkah Inggris sejak awal konflik didasarkan pada kepentingan nasional, di mana kebebasan navigasi di Timur Tengah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan tersebut. (Amri-untuk Indonesia)
