lognews.co.id, Jakarta - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait membuka wacana baru terkait program rumah subsidi nasional. Tidak lagi terbatas pada rumah tapak, pemerintah kini mempertimbangkan pembangunan rumah susun atau apartemen yang masuk kategori subsidi. Hal ini diungkapkan Maruarar saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/6/25).
“Saya lagi mau bikin nanti rumah susun atau apartemen, tetapi yang masuk kategori rumah subsidi,” ujar Maruarar. Ia pun meminta doa dari masyarakat agar rencana tersebut dapat segera terwujud. “Ya gitu ya, doain ya. Jadi, itu juga kami pikirkan,” tambahnya.
Maruarar menjelaskan, Kementerian PKP saat ini tengah menyusun agar anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senilai Rp43 triliun untuk membangun 350 ribu unit rumah subsidi pada 2025 juga dapat digunakan untuk membangun hunian non-tapak seperti apartemen. “Kami mau pikirkan itu. Bagaimana caranya anggaran ini bisa enggak sebagian untuk misalnya rumah high rise ya, apartemen gitu,” jelasnya.
Skema FLPP untuk rumah subsidi ini menggunakan pembiayaan campuran, dengan 75 persen berasal dari pemerintah dan 25 persen dari bank. Program ini juga didukung oleh PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) serta penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,02 triliun, sehingga total anggaran mencapai Rp43 triliun.
Langkah ini diambil sebagai respons atas mahalnya harga tanah di perkotaan, yang selama ini membuat rumah subsidi berukuran 60 meter persegi sulit ditemukan di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung. “Contoh, nggak ada rumah subsidi di Jakarta, di Bandung. Rata-rata nggak ada ya di kota ya, kenapa? Karena harga tanahnya mahal,” ungkap Maruarar
Selain itu, pemerintah juga tengah menggodok perubahan standar ukuran rumah subsidi, dari sebelumnya 60 meter persegi menjadi minimal 18 meter persegi untuk bangunan dan 25 meter persegi untuk lahan. Penyesuaian ini memungkinkan pembangunan rumah subsidi bertingkat atau vertikal agar tetap layak huni dan terjangkau, terutama di kawasan urban
Maruarar menegaskan, inovasi desain dan model hunian subsidi akan terus dikembangkan agar masyarakat, khususnya generasi muda, dapat memiliki hunian layak di lokasi strategis dengan harga terjangkau. Pemerintah juga menggandeng pengembang dan Real Estat Indonesia (REI) untuk mempercepat realisasi target 350 ribu unit rumah subsidi hingga akhir 2025. (Amri-untuk Indonesia)
Dengan berbagai inovasi ini, diharapkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak semakin luas, baik dalam bentuk rumah tapak maupun apartemen subsidi.
