PEMILU
الجمعة، 20 أيلول/سبتمبر 2024

Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta Minta Perbaikan Sistem PPDB demi Menghindari Gagalnya Siswa Sekolah

تعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجومتعطيل النجوم
 

lognews.co.id, Koalisi Kawal Pendidikan Jakarta (Kopaja) meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan pada sistem Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem seleksi PPDB dianggap perlu diperbaiki karena berpotensi menyebabkan kegagalan siswa dalam mendapatkan tempat di sekolah.

"Yang kita persoalkan adalah sistemnya. Karena kita menolak sistem seleksi. Selama ada sistem seleksi, ketidakadilan dan diskriminasi akan terjadi. Yang dibutuhkan oleh anak-anak adalah mendapatkan akses ke sekolah, bukan seleksi sekolah," ujar perwakilan Kopaja, Ubaid Matraji, di Jakarta Pusat, pada Minggu (11/6/2023).

Ubaid menjelaskan bahwa siswa dapat gagal sekolah karena minimnya kapasitas sekolah negeri di Jakarta. Hal ini berarti banyak siswa yang tidak dapat diterima melalui sistem PPDB.

"Rata-rata kapasitas sekolah negeri sangat terbatas. Sebagian besar, lebih dari separuh siswa, gagal masuk sekolah negeri karena jumlah bangku yang terbatas," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ubaid menyatakan bahwa sistem PPDB di Jakarta yang menggunakan kriteria usia juga perlu diperbaiki. Menurutnya, berdasarkan sistem zonasi, kriteria yang seharusnya digunakan adalah jarak.

"Di DKI Jakarta, kriteria yang digunakan adalah usia, sedangkan di daerah lain hanya berdasarkan jarak. Sehingga pengukurannya menjadi jelas. Namun, di DKI Jakarta, hal ini tidak jelas. Sistem yang digunakan oleh pemerintah pusat menggunakan zonasi, yang berarti jarak wilayah yang diukur," jelasnya.

"Selain itu, kemungkinan diterima dalam PPDB sangatlah kecil. Lebih dari separuh siswa kemungkinan besar akan gagal dalam seleksi ini karena kapasitas sekolah yang terbatas," tambahnya.

Ubaid juga meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjamin akses sekolah bagi semua anak di Jakarta dengan skema pembiayaan penuh. Termasuk juga anak-anak Jakarta yang bersekolah di swasta agar mendapatkan pembiayaan yang cukup.

 

"Pemprov DKI Jakarta harus menjamin bahwa semua anak DKI Jakarta mendapatkan hak untuk bersekolah dengan pembiayaan penuh, bukan hanya bantuan semata," tuturnya. (rifAI)