lognews.co.id – Krisis pemerintahan Amerika Serikat terus berlanjut hingga memasuki minggu kedua pada Senin (6/10/2025). Hingga kini, belum ada tanda-tanda tercapainya kesepakatan antara Partai Republik dan Partai Demokrat untuk mengakhiri kebuntuan yang menyebabkan penutupan sebagian besar aktivitas pemerintahan federal.
Dilansir dari Channel News Asia (CNA), pemerintah Amerika Serikat kehabisan dana sejak Rabu (1/10/2025). Akibatnya, ribuan kantor federal terpaksa menghentikan operasionalnya, sementara layanan non-esensial kini berhenti total.
Partai Demokrat menolak memberikan dukungan terhadap rancangan undang-undang pendanaan sementara yang diajukan Partai Republik. Hingga kini, Senat Demokrat telah menolak rancangan tersebut sebanyak lima kali. Kondisi ini menjadi momen langka di mana oposisi memiliki kekuatan politik besar di tengah dominasi Partai Republik di Kongres.
Krisis pendanaan ini berdampak langsung terhadap ratusan ribu pegawai negeri yang diperkirakan tidak akan menerima gaji mulai Jumat (3/10/2025). Sementara itu, anggota militer juga terancam tidak menerima pembayaran pada 15 Oktober mendatang.
Dalam pernyataannya, mantan Presiden Donald Trump bahkan mengancam akan memecat pegawai pemerintah yang dirumahkan, bukan sekadar memberhentikan sementara seperti biasanya. Namun, Gedung Putih kemudian menegaskan bahwa ancaman tersebut hanya berlaku bagi pegawai yang sudah tidak aktif bekerja selama masa penutupan.
Seiring berlarutnya krisis, sejumlah lembaga vital seperti Badan Perlindungan Lingkungan (EPA), NASA, dan Departemen Pendidikan menjadi yang paling terdampak. Sementara itu, Departemen Kehakiman serta Departemen Keamanan Dalam Negeri masih beroperasi sebagian untuk menjalankan layanan penting.
Gedung Putih memperingatkan bahwa jika negosiasi tidak segera mencapai kesepakatan, pemutusan hubungan kerja massal di sektor pemerintahan berpotensi terjadi dalam waktu dekat. (Sahil untuk indonesia)
