lognews.co.id, Indramayu – Bupati Indramayu Lucky Hakim secara resmi meluncurkan Wong Reang Apps sekaligus mencanangkan Sensus Ekonomi 2026 (SE 2026) di Aula Ki Tinggil Setda Indramayu, Selasa (3/3/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat Dr. Margaretha Ari Anggorowati, unsur Forkopimda, serta berbagai stakeholder di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu.
Dalam sambutannya, Lucky Hakim mengapresiasi hadirnya Wong Reang Apps yang dinilai mampu mengintegrasikan berbagai layanan publik dari seluruh perangkat daerah dalam satu sistem digital.
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan hak masyarakat sekaligus menjadi bagian penting dari reputasi pemerintah sebagai pelayan publik. Dengan sistem pelayanan yang terintegrasi dan transparan, kepercayaan masyarakat maupun investor terhadap pemerintah daerah diharapkan semakin meningkat.
“Terkait dengan Sensus Ekonomi 2026, ini menjadi sangat penting di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Tanpa data yang valid dan mutakhir, pemerintah tidak bisa menentukan arah kebijakan secara tepat,” ujar Lucky.
Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah, mulai dari perangkat daerah, camat, kepala desa hingga RT dan RW untuk turut membantu proses pendataan agar pelaksanaan sensus berjalan optimal.
“Kalau datanya tidak benar, maka hasilnya tidak benar. Tantangannya besar, karena itu saya minta semua pihak membantu proses pendataan ini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indramayu, Suwenda, menjelaskan bahwa Wong Reang Apps merupakan super aplikasi (super apps) yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform digital.
Menurutnya, aplikasi tersebut dikembangkan untuk mendukung 14 program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Indramayu sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, guna mewujudkan pelayanan publik yang transparan, efektif, dan efisien.
“Melalui Wong Reang Apps, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan dalam satu aplikasi, mulai dari informasi dan berita pemerintah, layanan aduan masyarakat, layanan kesehatan, cek pajak daerah, layanan PDAM, hingga berbagai informasi tentang Kabupaten Indramayu,” ujar Suwenda.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Kabupaten Indramayu, Dudi Barmana, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan kegiatan sensus nasional di bidang ekonomi yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Menurutnya, sensus tersebut bersifat rahasia dan tidak berkaitan dengan perpajakan. Kegiatan ini bertujuan mendata jumlah dan sebaran usaha, memetakan struktur ekonomi daerah, hingga melihat karakteristik usaha, produktivitas, daya saing, serta perkembangan ekonomi digital.
Dudi juga berharap dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui surat edaran bupati kepada seluruh perangkat daerah agar turut mengawal pelaksanaan pendataan di wilayah masing-masing. Ia juga mengimbau para pelaku usaha untuk memberikan data secara jujur dan terbuka.
Sementara itu, Kepala BPS Provinsi Jawa Barat Dr. Margaretha Ari Anggorowati menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, sensus ini menjadi pekerjaan besar karena Jawa Barat menyumbang sekitar 20 persen pelaku usaha nasional, sehingga data yang dihasilkan akan sangat penting bagi perumusan kebijakan ekonomi ke depan.
“Setelah Sensus Ekonomi 2026 selesai, kita akan memiliki gambaran yang lebih jelas mengenai struktur ekonomi Kabupaten Indramayu yang dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan sosial dan ekonomi,” ujarnya.
Kegiatan tersebut ditutup dengan penyerahan rompi Sensus Ekonomi 2026 dari Kepala BPS Jawa Barat kepada Bupati Indramayu yang didampingi Kepala BPS Indramayu serta Kepala Diskominfo Indramayu sebagai simbol dimulainya pelaksanaan sensus ekonomi di Kabupaten Indramayu.
(Amri-untuk Indonesia)
