Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik dan sosial keagamaan
lognews.co.id - Agenda Muktamar Luar Biasa (MLB) NU yang menurut rencana hendak digelar sejumlah "kiai" dan "Gus' di Surabaya, Jawa Timur pada akhir Desember 2024 mustahil mendapatkan dukungan dari pemilik mandat suara pengurus NU di tingkat Wilayah (Provinsi) dan Kabupaten/Kota.
Gus Yahya Ketua Umum PBNU dalam pertemuan dengan PWNU (pengurus NU tingkat Provinsi) seluruh Indonesia di Surabaya merespon wacana MLB NU tersebut dengan menegaskan para pengurus NU wilayah dan cabang seluruh Indonesia menolak wacana MLB NU tersebut.
"Sudah jelas tidak mau, mereka sudah bekerja keras untuk membangun integritas organisasi sedemikian rupa, mereka tidak mau diganggu", ujar Gus Yahya dalam acara pertemuan tersebut (cnnindonesia, 30/11/2024).
Dalam perspektif penulis lebih jauh ini bukan sekadar mereka tidak akan mendapatkan "dukungan" dari pemilik mandat suara pengurus wilayah dan cabang dan bukan pula soal boleh atau tidak boleh dalam AD/ART NU.
Tetapi memproyeksikan kerja kerja politik menabrak "pakem" mekanisme formal organisasi NU adalah cara yang "tidak NU banget" dalam tradisi "permusyawaratan" jam'iyah NU.
Ini mempertaruhkan kredibilitas NU sebagai ormas Islam di hadapan umat pengikutnya, jamaahnya, tempat di mana umat menyandarkan rujukan keagamaan dan simbol otoritas moral dalam kehidupan sosial mereka.
Inilah bedanya NU sebagai "jam'iyah" dengan partai politik. Kewibawaan NU sebagai sumber legitimasi keagamaan umat dan simbol otoritas moral adalah pertaruhan sangat mahal untuk dilakukan gerakan MLB oleh siapa pun dan atas nama apapun.
Perspektif dan cara pandang itu yang membentuk "gestur" NU sebagai "jam'iyah" kuat secara historis bahwa betapa pun tajamnya eskalasi konflik di tubuh NU tidak akan menabrak "pakem" NU sebagai jam'iyah.
Betapa pun "kerasnya" eskalasi konfliktual di internal NU misalnya tahun 1984 antara "blok kiai" atau disebut blok "situbondo" (KH As'ad Samsul Arifin) dengan "blok kiai politisi" atau "blok Cipete" (KH Idham Khalid), ketua umum PBNU tidak menyentuh gerakan MLB NU.
Persaingan di atas tidak menyentuh "kesakralan" pakem NU sebagai jam Iyah meskipun dari sisi kewibawaan kultural dan kekuatan politik "blok Situbondo" dalam relasi sangat dekat dengan Presiden Soeharto - waktu itu tapi MLB NU bukan opsi jalan keluar untuk "menurunkan" KH Idham Kholid dari posisi ketua umum PBNU.
Pasalnya sekedar mewacanakan MLB NU sekalipun sebagai gerakan di ruang publik sungguh mempertaruhkan begitu mahal kredibilitas NU sebagai jam'iyah, sumber legitimasi rujukan keagamaan dan simbol otoritas moral umat.
Muktamar NU ke 35 tahun 2027 adalah forum paling "kredibel" bagi siapa pun "kiai" dan "Gus" untuk memperebutkan kepemimpinan tertinggi dalam Piramida jam'iyah NU, tidak perlu menabrak nabrak "pakem" NU.
Itulah pakem kredibilitas dan standart moralitas NU sebagai jam'iyah, ormas islam.rujukan legitimasi keagamaan mayoritas muslim di Indonesia.
Wassalam.
