Oleh : H. Adlan Daie Analis politik dan sosial keagamaan
Eskalasi "konfliktual" antara barisan pendukung Paslon 02 versus 03 (di desa Tegal taman kec Sukra kab Indramayu sebagaimana dimuat di media online dan viral di beberapa platform media sosial sungguh sangat memprihatinkan.
Betapa rendah "kelas" peradaban politik kita betapa pun gelar kesarjanaan bertumpuk tumpuk di belakang nama nama besar, mereka hanya pernah "sekolah" di ruang kelas dan bangku kuliah tapi miskin kearifan dalam kehidupan beradab.
Peristiwa di atas hanyalah puncak "gunung es" dari benih benih konflik yang memendam kesumat di antara dua Paslon tersebut, sering terlibat dalam "perang" narasi di antara keduanya, bahkan di media sosial terang terangan "unjuk gigi" dengan kekuatan elektoral berbalas kekuatan "politik uang".
Saling "sindir" dengan kesan hendak menjatuhkan di antara Paslon 02 versus 03 selalu menghiasi media sosial.mulai soal "bibit, bebet dan bobot" calon hingga berbalas pantun menyoal kinerja anggota DPR RI yang bukan kandidat bupati, nyaris konslet tidak 'nyambung".
Blow up peristiwa lain misalnya "perseteruan" antara pedagang kaki lima di desa Raja Singa.kec Trisi seolah olah mewakili paslon 02, karakter politik"selebriti" yang "terdlolimi" versus "kebijakan" sang kepala desa yang diasosiasikan ke Paslon 03, mengirim pesan pemimpin "tangan besi".
Terlepas dari "sebab sebab" pemantik "perseteruan" panjang di antara dua Paslon di atas yang simpang siur dengan argument pembenaran masing masing, penulis memberikan beberapa "catatan kaki" sebagai berikut :
Pertama, Indramayu 2024 setidaknya dalam perspektif penulis "tidak butuh" dipimpin pemimpin "tangan besi", tidak pula pemimpin dengan gestur politik "selebriti", melainkan pemimpin dengan kemampuan "orkestrasi" dan "kolaborasi".
Pemimpin "tangan besi" tidak cocok dalam sistem demokrasi, potensial "dilawan" oleh rakyatnya sendiri sebaliknya Indramayu pun tidak butuh pemimpin "selebriti", pura pura terdlolimi karena rakyat perlu "tuntunan" bukan "tontonan" sinetron politik.
Pemimpin dengan kemampuan "orkestrasi" dan "kolaborasi" yang dibutuhkan dalam rancang bangun blue print" Indramayu masa depan. Keterlibatan pihak pihak dalam orkestrasi seorang pemimpin adalah jawaban bagi Indramayu masa depan. Pemimpin model inilah layak menjadi alternatif pilihan rakyat.
Kedua, dalam konteks menjaga persatuan di tengah dinamika kontestasi pilkada Indramayu 2024 penting penyelenggara pilkada (KPU, Bawaslu, ASN, instansi terkait dan lain lain) menjunjung prinsip "jurdil" dan netral sesuai amanat perundang undangan.
Sulit menjaga kondusifitas daerah tanpa perlakuan adil bagi sesama. Sila "persatuan" sengaja ditempatkan di sila ketiga (3) diapit sila kedua (2) dan sila kelima (5) tentang keadilan pesannya adalah persatuan hanya tumbuh dalam ekosistem sosial berkeadilan.
Dalam konteks itulah Pjs Bupati Indramayu dihadirkan dalam "kekhususan" terkait pilkada Indramayu untuk menjaga kondusifitas daerah dalam ekosistem sosial berkeadilan.
Indramayu jauh lebih penting dari sekedar siapapun "calon" bupatinya. Indramayu tidak akan "bubar" siapa pun bupati kelak yang terpilih, Indramayu tidak butuh pemimpin dengan citra kekuatan perseorangan.
Indramayu perlu bupati dengan kemampuan kolaborasi bersama ulama, tokoh lintas politik dan ormas serta jaringan civil society dalam orkestrasi maslahat publik dan lapang dada untuk selalu diingatkan dalam prinsip jalan keadilan bersama.
Wassalam.
