Oleh : H. Adlan Daie
Pemerhati politik dan sosial keagamaan
lognews.co.id - Rivalitas Gus Ipul (sekjend PBNU) dan Gus Muhaimin (ketua umum DPP PKB) sejak pasca Muktamar NU ke 34 di Lampung yang direpresentasikan publik seolah olah rivalitas DPP PKB versus PBNU berlanjut bahkan makin "keras" pasca pilpres 2024.
Gus Ipul sangat keras meminta PKB "kembali ke jalan yang benar" untuk menerima hasil pilpres 2024 sebaliknya Gus Muhaimin tak kalah kerasnya menuding Gus Ipul "makelar" politik mengatas namakan PBNU.
Kini Gus Ipul mulai "terseret" dugaan korupsi menerima "fee" proyek masing masing 2,5 milyar bersama Khafifah Indar parawansa, tokoh perempuan NU (mantan) gubernur Jawa timur terkait
Bantuan Keuangan Khusus Bidang Infrastruktur (BKKBI) kabupaten Tulungagung Jatim
Demikian dikatakan jaksa KPK saat sidang kasus dugaan korupsi BKKBI (babekterkini com. 25/3/2024).
Di era kepemimpinan Gus Yahya dan Gus Ipul (ketua umum dan sekretaris jenderal) PBNU dibaca publik terlalu dominan tampil dengan "gestur" ormas Islam rasa "partai politik".
Hal ini membenarkan apa yang dulu disampaikan Prof Siti Zuhro, peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bahwa PBNU di era Gus Yahya dan Gus Ipul terlalu "asyik" bermain politik praktis (Tribun, 24/5/2022).
Manuver "politik praktis" PBNU di era Gus Yahya dan Gus Ipul cenderung hendak mengkerdilkan PKB, partai yang didirikannya tahun 1998 dan secara vulgar "menggembosi" pasangan Anies Muhaimin ("AMIN"), terang terangan tidak netral dalam pilpres 2024, menjadi bagian "tim sukses bayangan" atas Paslon 02 yang di back up penguasa.
PBNU justru abai atas mandat "peradaban" yang dicanangkan sebagai "penuntun etika dan moral" umat, bangsa dan negara. PBNU "bungkam" atas putusan MK yang cacat moral dan etik, kecurangan pemilu dan praktek "politik uang" seorang "Gus" secara vulgar di ruang publik.
Dalam konteks itu hemat penulis bukan "PKB yang harus kembali ke jalan yang benar" sebagaimana dinarasikan Gus Ipul di atas justru PBNU segera kembali ke jalan "khittah" 1926 yang diputuskan Muktamar NU ke 27 tahun 1984 untuk tidak berpolitik praktis.
NU "haram hukumnya" secara "jam'iyah" direduksi hanya untuk mengawal rejim penguasa politik dan berperan hanya semacam "kelas" relawan politik.
Masa depan NU tidak ditentukan rejim penguasa politik melainkan kekuatan kultural dan ketaatan spritualitas umat penopangnya.
Sementara di sisi lain PKB dibawah "nakhoda" Gus Muhaimin betapa pun hendak "dikucilkan" dari relasi NU berhasil membuktikan diri sebagai "wadah politik" yang nyaman bagi warga Nahdiyin di level akar rumput.
Hal ini terbukti dengan kenaikan elektoral dan raihan kursi DPR RI dan DPRD secara signifikan dan merata di seluruh wilayah Indonesia sehingga PKB keluar dari mindset sebagai partai "Jawa"
PKB adalah kekuatan "spritualitas politik' Ahlus Sunnah wal jama'ah, satu satunya partai politik di Indonesia yang secara eksplisit mencantumkan dalam "mabda' syiasi" (dasar perjuangan politik) di AD/ART PKB.
Maka siapa pun hendak "mengucilkan" PKB selain tidak akan berhasil juga potensial "tersandung sandung" jalan ikhtiar politiknya.
Wassalam.
