Oleh : H. Adlan Daie
Analis politik elektoral dan sosial keagamaan.
lognews.co.id - Dalam hipotesis politik Uho Al khudry dan Carkaya, dua aktivis politik Indramayu, Nina Agustina bupati Indramayu potensial "gagal" terpilih kembali jika ia maju dalam kontestasi pilkada Indramayu November 2024 mendatang.
Hipotesis Uho Al khudry berbasis hasil pilpres 2024 di Indramayu di mana Paslon 03 yang diback up Nina Agustina dengan power jabatan bupati sangat rendah raihannya secara elektoral hanya 17%. (baca "FB"nya, 15/2/2024).
Di sisi lain Carkaya menampilkan dua "grafik politik", yakni rendahnya publik yang menghendaki Nina kembali menjadi bupati (21%) dan kepuasaan publik atas kinerja politiknya hanya 34,5% (baca "FB"nya 20/3/2024)
Angka angka "politik" di atas dalam teori survey "opini publik" adalah angka "lampu kuning" bagi seorang bupati dalam posisi "incumbent" ("existing" atau petahana). Artinya potensi gagalnya lebih besar dibanding probabilitas peluangnya.
Penulis belum sampai pada kesimpulan apa yang digambarkan dalam hipotesis dua aktivis politik di atas tentang potensi gagalnya Nina dalam pilkada 2024 tapi Nina memang memiliki problem politik tidak sederhana dalam memimpin Indramayu.
Problemnya terletak pada "cara" Nina Agustina memposisikan diri dalam memimpin Indramayu setidaknya dalam perspektif penulis ia lebih menampilkan "gestur" politik sebagai "atasan" rakyat bukan sebagai "political apointie", yakni pemimpin politik yang dipilih dalam mekanisme kontestasi politik bersifat "resiprokal", timbal balik.
Dalam posisi sebagai "atasan" rakyat Implikasi politiknya dalam spektrum piramida sosial ia cenderung hendak "menaklukkan" rakyat. Satu sisi mendesakkan program program pemerintahannya dan di sisi lain "bernafsu" hendak mengendalikan pilihan politik publik dengan mengandalkan mata rantai birokrasi bermental "priyayi".
Model kepemimpinan di atas sepintas lebih "simpel", efektif, efisien, bersifat "komando" dan "top down" ibarat management "perusahaan" tapi tidak "kompatibel", tidak cocok diterapkan dalam model pemerintahan berbasis sistem demokrasi, justru potensial mendapatkan perlawanan baik secara "silent" maupun "eksplosif" dari rakyat secara elektoral.
Sistem demokrasi memang rumit, tidak efektif dan tidak efisien secara teknis, mensyaratkan mental pemimpin tidak gampang "marah marah", memiliki "kouta" kesabaran dialogis dengan rakyat dan komponen simpul simpul sosial lintas segmentasi demografis.
Cara ini jelas "melelahkan":tapi itulah resiko pemimpin dalam rezim demokrasi untuk "mencelupkan" kinerja politiknya dalam 'suasana kebatinan publik".
Dalam konteks itulah kemampuan Nina Agustina di sisa waktu dalam aktualisasi tampilan "gestur" politiknya dalam sistem demokrasi dari style "komandan" menjadi "political official" akan menentukan peluangnya untuk terpilih kembali dalam pilkada 2024.
Jika tidak, maka hipotesis Uho Al Khudry dan Carkaya diatas tentang Nina Agustina potensial akan menjadi "fakta politik" dalam pilkada 2024 atau dalam istilah NU Nina bisa "wallahul muwaffiq", berakhir secara politik. Ambyaaaar. !!!
Wassalam.
