Oleh. : H. Adlan Daie
Pemerhati politik dan sosial keagamaan
lognews.co.id, Politik - NU (Nahdatul Ulama) adalah "jam Iyah Diniyah wal ijtima'iyah", ormas Islam dan sosial kemasyarakatan hampir pasti diikuti mayoritas mutlak "jamaah" atau "warga NU" dalam hal pandangan dan "intruksi" keagamaan.
Hasil "Rukyatul hilal" NU tentang penetapan awal Romadlan dan 1 Syawal misalnya "warga NU" mayoritas mutlak pasti taat tanpa "reserve". Tidak ada keraguan sedikit pun ("la raiba fih") tingkat ketaatan warga NU dalam "bab" keagamaan.
Berbeda halnya jika PBNU dan NU struktural turunannya bekerja dalam mindset kerja "tim sukses". Partai NU tahun 1955 dalam keadaan "sangat solid" dengan ketokohan para ulama sangat berpengaruh pun "hanya" meraih 18%, di bawah PNI dan partai Masyumi.
Dalam pilpres 2024 pasti makin sulit intruksi "samar samar" PBNU mengarahkan pilihan politik warga NU ke Paslon tertentu. Kembali ke "Khittah 1926", NU tidak berpolitik praktis dan dampak strategi politik "floating mass" Orde Baru makin mengikis dominasi "politik aliran" NU.
Di Jawa barat berdasarkan penelitian LIPI - kini berganti BRIN -;tahun 2018 sebagaimana dikutip Amin Mudakir, intelektual muda NU dalam tulisannya di majalah "Tempo" berjudul "sulitnya menaklukkan Jawa barat dan Banten" populasi muslim di Jawa barat yang "merasa" NU sebesar 82%.
Tapi secara organisasi yang "merasa" mengikatkan diri ke "ormas" NU hanya 9%, kecil meskipun masih tertinggi dibanding mengikatkan diri ke ormas ormas Islam lain.
Terlebih dalam hal pilihan politik hatta mereka yang merasa mengikatkan diri ke "ormas" NU sekali pun sangat beragam pilihan politiknya, didorong "motive" kesamaan ideologis, afiliasi partai dan relasi relasi pragmatisme politik lainnya.
Itulah sebabnya sudah tepat PBNU di bawah kepemimpinan Gus Yahya membawa visi besar, yakni "Membangun peradaban untuk perdamaian dunia", tidak perlu ditarik mundur seolah olah "rasa parpol" bekerja layaknya tim sukses Paslon tertentu.
Pasalnya bukan saja pilihan warga NU sangat beragam juga akan "berbahaya" bagi daya ikat merawat "ukhuwah nahdilyah", persaudaraan ke NU an karena keragaman pilihan politiknya sulit "dipaksa paksa" kecuali menimbulkan konfliktual secara internal NU.
Bahkan kehendak memaksakan "intruksi" secara struktural pun berpotensi "ambyarnya" posisi moral PBNU menjadi "role model" peradaban untuk perdamaian dunia.
Jadi sudah tepat penegasan Gus Mus tokoh kharismatik NU bahwa urusan "NU memenangkan Indonesia bukan memenangkan capres". Dengan kata lain "NU yes, NU rasa parpol No".
Selamat berdemokrasi !!!
