lognews.co.id, Jakarta – Salah satu Peneliti Studi Politik dan keamanan Internasional Ian Wilson yang berasal dari Universitas Murdoch, Australia, memprediksi nasib negara Indonesia kedepannya jika Prabowo Subianto menang dalam pemilihan Presiden di tahun 2024.
Nilai ini dijelaskan dalam opininya yang berjudul “An election to end all election?” yang diterbitkan disitus Fulcrum, Selasa (30/1). Situs itu terafiliasi dengan lembaga think tank yang berbasis Singapura ISEAS, Yusof Ishak Institute.
"Jika Prabowo dapat mempertahankan popularitasnya seperti yang dilakukan Jokowi, dia mungkin akan merasa berani menunjukkan kekuatan otoriternya dan sekali lagi mendorong pembatalan amandemen konstitusi pasca tahun 1999 dan diakhirinya pemilihan langsung," Kata Wilson.
Menggunakan system proporsional tertutup dalam pemilu, menjadi perbincangan publik pada bulan Mei 2023.
Pada saat itu, Mahkamah Konstitusi menyebutkan akan mengembalikan penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilu. Namun, wacana ini ditolak oleh beberapa pihak termasuk delapan fraksi partai politik di DPR, terkecuali, PDIP yang tidak menolak sistem proporsional tertutup.
Sistem proporsional tertutup merupakan sistem pemilihan yang memungkinkan rakyat harus memilih partai. Akan tetapi, warga tak bisa memilih wakil rakyat secara personal.
Penundaan dan pembatalan pemilu juga muncul ke publik tahun lalu, tetapi wacana ini menimbulkan reaksi keras dari masyarakat.
Dalam tulisannya, Wilson juga menyoroti penolakan Gerindra, partai yang dipimpin oleh Prabowo, terhadap arah reformasi yang bersifat liberal demokratis. Gerindra mendukung pengembalian sistem berdasarkan versi asli UUD 1945.
"Ini berarti pembatalan amandemen konstitusi yang dibuat antara tahun 1999-2002 yang mendukung pemilu demokratis, perlindungan hak asasi manusia, dan batasan masa jabatan presiden (dua periode lima tahun)," ujar Wilson.
Pada tahun 2023, MPR dan DPR menyuarakan wacana mengangkat MPR sebagai lembaga eksekutif tertinggi.
Wilson juga merujuk kepada pernyataan La Nyalla Mattalitti, Ketua DPD, yang menyatakan bahwa sistem pemilihan presiden langsung merusak kohesi nasional. Menurutnya, hal ini harus diganti dengan pemilihan presiden tidak langsung oleh MPR seperti pada masa Orde Baru.
Dalam situasi yang penuh kekacauan tersebut, Wakil Ketua Gerindra, Habiburokhman, menyatakan bahwa usulan MPR dan DPR untuk kembali ke UUD pra-reformasi akan ditinjau kembali setelah terbentuknya pemerintahan baru.
Wilson juga meramalkan bahwa selama masa kepresidenan Prabowo, kemungkinan besar tidak akan ada oposisi.
"Di masa kepresidenan Prabowo, mungkin terdapat perluasan pendekatan pemerintahan yang 'tanpa oposisi', yang dibingkai oleh kiasan nasionalis yang menjaga persatuan," kata Wilson. (Ismi)
