lognews.co.id, Jakarta – Kantor Staf Presiden (KSP) mengakui bahwa tantangan pengendalian inflasi pangan menjelang akhir Desember 2025 bukan lagi fluktuasi harga secara nasional, melainkan disparitas harga antar kabupaten/kota yang tinggi dan persisten. Plt Deputi II KSP Telisa menyatakan hal ini dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, seperti dikutip dari YouTube resmi Kemendagri pada Selasa (30/12/2025).
Menurut Telisa, komoditas di zona merah menjadi sorotan utama karena disparitas harganya mencolok. Komoditas tersebut mencakup cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, beras medium, serta daging ayam ras. "Tingginya disparitas ini persisten dan membutuhkan perhatian serius," tegasnya.
Sementara itu, zona kuning dinilai masih terkendali tapi berpotensi memburuk jika pengawasan kendur. Kelompok ini terdiri dari gula pasir curah, kedelai, jagung pakan, daging sapi, dan ayam hidup.
Dampak Serius bagi Masyarakat
Disparitas harga ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah di wilayah pedalaman atau terpencil. Misalnya, harga cabai rawit merah bisa melonjak dua kali lipat di satu kabupaten dibandingkan kota tetangga, memicu beban hidup tambahan jelang Nataru 2025-2026. Ketimpangan distribusi juga mengancam stabilitas pangan nasional, berpotensi memicu keresahan sosial dan menekan konsumsi rumah tangga.
KSP merekomendasikan intervensi terfokus di wilayah ekstrem melalui distribusi Bulog dan Bapanas, khususnya beras dan minyak goreng. Pengamanan distribusi melibatkan TNI, Polri, dan Kejaksaan untuk cegah anomali harga. "Zona kuning harus dimonitor harian agar tak naik kelas menjadi merah menjelang 2026," ujar Telisa. (Amri-untuk Indonesia)
