PEMILU
Friday, 15 November 2024

Bakamla RI Tingkatkan Penanggulangan Peredaran Narkotika di Perairan Provinsi Lampung

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 lognews.co.id, Lampung - Direktur Strategi Kamla Bakamla RI Laksma Bakamla Bambang Trijanto melaksanakan kegiatan Kunjungan Strategis Sinergitas Keamanan Laut (Kamla) ke Instansi terkait di wilayah Provinsi Lampung, (3/11/2023)

Kunjungan kerja ini membahas langkah strategis yang dibutuhkan untuk memperkuat sinergitas antar instansi dalam pengelolaan keamanan laut, khususnya isu pencegahan dan penanggulangan peredaran narkotika.

lognees polairud

Selain itu, guna menguatkan implementasi Rancangan Strategi Penanggulangan Peredaran Narkotika melalui laut di wilayah Provinsi Lampung dengan mempertimbangkan posisi geografisnya.

Dalam kegiatan ini, 3 (tiga) instansi daerah yang dikunjungi dengan fokus pembahasan tentang modus operasi peredaran narkotika melalui laut serta cakupan daerah rawan yang menjadi rute atau jalur masuk narkotika.

Tim Bakamla diterima langsung oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Lampung Brigjen Pol. Budi Wibowo, S.H., S.IK, M.H., Direktur Polairud Polda Lampung Kombes Pol. Sis Mulyono, S.H., M.H., dan Komandan Pangkalan TNI AL Lampung Kolonel Laut (P) M. Nizarudin, S.E., M.H., CHRMP yang diwakili oleh Perwira Pelaksana (Palaksa) Lanal Lampung Mayor Laut Umar beserta seluruh jajarannya.

WhatsApp Image 2023 11 04 at 10.12.53

Latar belakang kegiatan ini dilandasi dengan posisi wilayah perairan Provinsi Lampung secara geografis merupakan salah satu wilayah yang memiliki kerentanan terhadap penyelundupan narkotika. Sehingga, dengan adanya kunjungan ini, kolaborasi antar instansi Kamla dapat mengakselerasi dan memperkuat pengamanan di wilayah perairan Lampung, khususnya mencegah peredaran narkotika yang masuk  ke wilayah perairan pulau Sumatera dan Jawa.

lognees polairud

Dokumen Rancangan Strategi Penanggulangan Peredaran Narkotika Melalui Laut adalah hasil upaya Bakamla RI bersama K/L untuk mendukung Kebijakan P4GN sekaligus implementasi penyelenggaraan keamanan, keselamatan dan penegakan hukum (KKPH) di laut. (Amr-untuk Indonesia)