lognews.co.id - Indramayu akan mencatat sejarah baru dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Pada 10 Desember 2025, sebanyak 139 desa dijadwalkan menggelar Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dengan sistem semi-digital. Langkah ini menjadi pilot project pertama di Jawa Barat, sekaligus sinyal bahwa perubahan cara memilih di negeri ini mulai bergerak dari desa.
Selama ini, setiap pemilu di Indonesia kerap menghadapi persoalan klasik: proses yang panjang, antrean melelahkan, biaya logistik besar, hingga potensi kecurangan. Pertanyaannya, mengapa di era serba digital, cara memilih masih terasa sama seperti puluhan tahun lalu?
Indramayu mencoba menjawab kegelisahan itu. Dengan sistem semi-digital, pemungutan suara bisa berlangsung lebih cepat, murah, efisien, dan transparan. Hasilnya pun bisa diumumkan di hari yang sama tanpa perlu menunggu berhari-hari.
Belajar dari Al-Zaytun: Dua Dekade Demokrasi Digital
Sebenarnya praktik pemilu digital bukan hal baru di Indramayu. Ma’had Al-Zaytun, sebuah pesantren besar di wilayah ini, telah lebih dari dua dekade menerapkan sistem pemilihan berbasis digital dalam ajang demokrasi internal mereka: pemilihan Presiden Organisasi Pelajar Ma’had Al-Zaytun (OPMAS).
Setiap tahun, ribuan pelajar dari berbagai daerah mengikuti proses pemilihan dengan mekanisme yang rapi. Mulai dari seleksi kandidat, pembinaan kepemimpinan, hingga hari pemungutan suara, semua berjalan terstruktur. Para pelajar masuk ke bilik suara digital yang berjejer rapi. Begitu proses selesai, hasil langsung diumumkan pada hari yang sama.
Tidak ada antrean panjang, tidak ada biaya cetak kertas suara yang membengkak, dan tidak ada keraguan terhadap hasil. Semua dikawal sistem keamanan berlapis yang memastikan suara benar-benar terjaga. Tradisi ini membuktikan bahwa demokrasi digital bukan lagi sekadar konsep, melainkan kenyataan yang bisa dijalankan dengan baik.
Efisiensi dan Transparansi dari Desa
Langkah Indramayu ini bukan sekadar soal teknologi, tetapi juga tentang efisiensi dan transparansi. Dengan sistem semi-digital, waktu yang biasanya habis berjam-jam bisa dipangkas. Biaya besar untuk logistik, tinta, dan kertas suara dapat dihemat. Energi masyarakat pun bisa segera diarahkan untuk pembangunan desa pasca-pemilihan.
Lebih jauh lagi, keberanian desa-desa di Indramayu membuka pintu bagi perubahan skala lebih besar. Jika desa berani beradaptasi, mengapa kecamatan, kabupaten, provinsi, bahkan nasional tidak bisa menyusul?
Masa Depan Demokrasi Indonesia
Mari bayangkan beberapa tahun ke depan: pemilu serentak di Indonesia berlangsung dengan sistem digital penuh. Tidak ada lagi antrean panjang, tidak ada hitung manual berhari-hari, dan hasil bisa dipantau secara real time. Transparansi meningkat, biaya berkurang, dan yang paling penting, kepercayaan terhadap hasil pemilu tetap terjaga.
Langkah Indramayu hari ini mungkin tampak kecil. Namun, justru dari desa yang berani mencoba inilah, masa depan demokrasi Indonesia bisa lahir. (Sahil untuk Indonesia)
