lognews.co.id, Indramayu – Pemerintah Kabupaten Indramayu terus mendorong percepatan digitalisasi dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam belanja pemerintah. Salah satu langkah strategis yang dioptimalkan adalah penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) sebagai alat pembayaran digital untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Inisiatif ini sejalan dengan arah pembangunan daerah yang mengusung visi Indramayu REANG — singkatan dari Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong.
Dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) Tahun 2025 dengan Pemerintah Kabupaten Indramayu melalui TPID dan TP2DD beserta Kepala Perwakilan BI Cirebon Jajang Hermawan, Bupati Lucky Hakim menekankan pentingnya program kerja TP2DD yang inovatif dan responsif terhadap tantangan digitalisasi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien dan transparan. Program digitalisasi ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi penggunaan QRIS dalam belanja pemerintah untuk pengendalian inflasi dan percepatan digitalisasi di Swiss-Belinn Hotel Indramayu.
“Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan visi Indramayu REANG — Religius, Ekonomi Kerakyatan, Aman, Nyaman, dan Gotong Royong. Semoga dengan sinergi dan kerja sama yang kuat, Kabupaten Indramayu dapat terus maju dan masyarakatnya semakin sejahtera,” ungkap Lucky Hakim, pada Rabu, 2 Juli 2025.
Dalam sambutannya, Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menyampaikan perkembangan inflasi di Kabupaten Indramayu yang mengacu pada data Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Cirebon sebagai acuan penghitungan. Berdasarkan data Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua Juni 2025, Kabupaten Indramayu mencatat kenaikan IPH sebesar 2,25 persen, menjadikannya salah satu kabupaten dengan kenaikan IPH tertinggi di Pulau Jawa. Komoditas utama yang menyumbang inflasi tersebut adalah cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Menanggapi kondisi tersebut, Pemkab Indramayu menerapkan empat strategi utama dalam pengendalian inflasi:
- Keterjangkauan harga melalui pelaksanaan operasi pasar murah dan operasi pasar bersubsidi di wilayah kabupaten.
- Ketersediaan pasokan dengan menyerap hasil panen rendeng dan gadu dari petani lokal.
- Kelancaran distribusi melalui pembangunan infrastruktur jalan dan kerja sama antar daerah (KAD).
- Komunikasi efektif lewat rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta partisipasi dalam forum pengendalian inflasi tingkat pusat dan provinsi, termasuk pengembangan kapasitas regional.
Bupati Lucky Hakim juga menekankan pentingnya program kerja TP2DD (Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah) yang inovatif dan responsif terhadap tantangan digitalisasi. Program ini diharapkan dapat mendukung pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Sebagai penutup kegiatan, digelar sesi diskusi panel yang dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setda Kabupaten Indramayu, Suwenda. Diskusi menghadirkan empat narasumber dari berbagai sektor terkait, yang memberikan perspektif dan rekomendasi strategis untuk penguatan digitalisasi dan pengendalian inflasi di daerah. (Amri-untuk Indonesia)
