Lognews.co.id - Demokrasi tidak hanya tercermin dari adanya kebebasan masyarakat untuk menyampaikan kritik, tetapi juga dari bagaimana pemerintah merespons kritik tersebut. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kritik seharusnya menjadi bagian dari mekanisme evaluasi terhadap kebijakan publik, bukan dipandang sebagai ancaman terhadap kekuasaan.

Namun, dalam praktik politik Indonesia, kritik kerap tidak dijawab melalui argumentasi atau perbaikan kebijakan. Sebaliknya, tidak sedikit kritik yang dibalas dengan pemberian label tertentu kepada pihak yang menyampaikannya.

Fenomena tersebut kembali menjadi perhatian setelah munculnya berbagai istilah yang dilekatkan kepada kelompok pengkritik pemerintah, mulai dari "antek asing", "provokator", "radikal", hingga "anti-Pancasila". Praktik serupa sebenarnya bukan hal baru dalam perjalanan politik Indonesia.

Tradisi Pelabelan Sudah Terjadi Sejak Dulu

Penggunaan label untuk mendiskreditkan lawan politik telah berlangsung sejak masa awal pemerintahan Indonesia.

Pada era Orde Lama, istilah seperti "anti-revolusi" digunakan untuk menyebut kelompok yang dianggap berseberangan dengan pemerintah. Memasuki masa Orde Baru, muncul pula berbagai cap seperti "anti-pembangunan" hingga tuduhan sebagai "komunis" terhadap pihak-pihak yang dianggap menghambat kebijakan negara.

Memasuki era reformasi, kebebasan berpendapat memang semakin terbuka. Namun, pola pelabelan terhadap pengkritik belum sepenuhnya hilang. Hanya istilah yang digunakan mengalami perubahan mengikuti dinamika politik yang berkembang.

Budaya Politik Dinilai Belum Banyak Berubah

Sejumlah ilmuwan politik menilai kualitas demokrasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan pemilu, konstitusi, maupun lembaga negara yang demokratis. Budaya politik masyarakat dan elite pemerintahan juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan demokrasi.

Dalam konteks Indonesia, budaya politik yang masih bercorak personalistik dan patronase dinilai masih cukup kuat. Loyalitas kepada figur pemimpin sering kali lebih diutamakan dibandingkan penyampaian kritik secara objektif.

Akibatnya, kritik terhadap suatu kebijakan kerap dipersepsikan sebagai bentuk penyerangan terhadap pemimpin, bukan sebagai bagian dari proses pengawasan yang wajar dalam demokrasi.

Padahal, dalam prinsip checks and balances, kritik merupakan instrumen penting untuk mengidentifikasi kelemahan suatu kebijakan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.

Identitas Lebih Menonjol daripada Isi Kritik

Praktik pelabelan kemudian menggeser fokus diskusi publik. Perdebatan yang semestinya membahas substansi kebijakan berubah menjadi perdebatan mengenai identitas pihak yang mengkritik.

Seseorang yang menyampaikan kritik lebih dulu dinilai berdasarkan afiliasi politik atau label yang disematkan kepadanya, bukan berdasarkan argumentasi yang disampaikan.

Fenomena ini membuat ruang diskusi publik semakin menjauh dari substansi persoalan.

Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai kolektivisme dan keharmonisan sosial, strategi pelabelan dinilai cukup efektif memengaruhi opini publik. Kritik sering dipersepsikan sebagai tindakan yang mengganggu persatuan, bukan sebagai bentuk partisipasi warga negara dalam mengawasi jalannya pemerintahan.

Padahal, teori demokrasi deliberatif menempatkan perbedaan pendapat sebagai unsur penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang lebih baik dan lebih akuntabel.

Polarisasi Politik Semakin Menguat

Praktik pelabelan juga dinilai memperkuat polarisasi politik yang telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Masyarakat masih mengingat munculnya istilah seperti "cebong" dan "kampret" yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok pendukung maupun penentang tokoh politik tertentu.

Penggunaan istilah-istilah tersebut secara perlahan mengubah pola diskusi publik menjadi pertarungan identitas. Sebuah gagasan sering kali diterima atau ditolak bukan karena kualitas argumennya, melainkan karena siapa yang menyampaikannya.

Kondisi ini diperkuat oleh perkembangan media sosial yang memungkinkan suatu label menyebar dengan sangat cepat.

Berbagai riset menunjukkan bahwa semakin sering suatu label diproduksi dan diulang oleh influencer, buzzer, maupun pengguna media sosial, semakin besar pula pengaruhnya dalam membentuk persepsi masyarakat.

Dampak terhadap Kualitas Demokrasi

Para pengamat menilai praktik pelabelan terhadap pengkritik dapat mengurangi kualitas demokrasi.

Ketika kritik dijawab dengan serangan terhadap identitas penyampainya, ruang dialog publik menjadi semakin sempit. Pemerintah pun berpotensi kehilangan masukan yang sebenarnya dapat digunakan untuk memperbaiki kebijakan.

Di sisi lain, masyarakat menjadi semakin terpolarisasi karena lebih sibuk mempertahankan identitas politik dibandingkan mendiskusikan solusi atas persoalan yang dihadapi bangsa.

Padahal, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa lahirnya berbagai keputusan penting bangsa justru berasal dari proses perdebatan yang terbuka, bukan dari penyeragaman pandangan.

Kritik sebagai Pilar Demokrasi

Dalam negara demokrasi, kritik merupakan hak konstitusional warga negara sekaligus bagian dari mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Pemerintah yang terbuka terhadap kritik memiliki peluang lebih besar untuk mengevaluasi kebijakan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Sebaliknya, apabila kritik terus-menerus didelegitimasi melalui praktik pelabelan, maka yang dirugikan bukan hanya kelompok oposisi, tetapi juga pemerintah sendiri karena kehilangan salah satu sumber evaluasi yang paling penting.

Oleh karena itu, tantangan demokrasi Indonesia saat ini tidak hanya terletak pada penguatan institusi politik, tetapi juga pada pembangunan budaya politik yang mampu menerima perbedaan pendapat sebagai sesuatu yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi. Ketika kritik dijawab dengan dialog dan argumentasi, bukan dengan stigma atau label, ruang demokrasi akan menjadi lebih sehat dan mampu menghasilkan kebijakan publik yang lebih berkualitas. (Sahil untuk Indonesia)