lognews.co.id, Depok – Guru Besar Akuntansi Sektor Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Prof. Dyah Setyaningrum, menegaskan bahwa akuntabilitas keuangan negara tidak cukup hanya diukur melalui kepatuhan administratif semata, tetapi juga harus dilihat dari dampak nyata kebijakan publik terhadap masyarakat. (25/5/26).
Menurut Dyah, audit pemerintahan perlu bertransformasi menuju pendekatan berbasis dampak atau impact-based audit guna memperkuat tata kelola publik di Indonesia secara lebih efektif dan berkelanjutan.
“Audit pemerintahan perlu bertransformasi menuju pendekatan berbasis dampak agar mampu memperkuat tata kelola publik di Indonesia,” ujar Dyah di Kampus UI Depok, Senin.
Ia menjelaskan, capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam lima tahun terakhir memang menunjukkan perkembangan signifikan. Saat ini, opini WTP tercatat mencapai sekitar 97 persen pada kementerian/lembaga dan 91 persen pada pemerintah daerah.
Namun demikian, tingginya capaian tersebut dinilai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik maupun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.
“Ketika opini audit hanya menjadi simbol keberhasilan, kita berisiko terjebak pada symbolic accountability, laporan terlihat baik, tetapi dampaknya tidak nyata,” katanya.
Audit Kinerja Harus Menilai Outcome Kebijakan
Dyah memaparkan terdapat tiga tantangan utama dalam transformasi audit pemerintahan di Indonesia. Pertama, menjembatani kesenjangan antara kepatuhan administratif dengan dampak kebijakan. Kedua, memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan tanpa mengurangi independensi auditor. Ketiga, memastikan praktik audit nasional selaras dengan standar global.
Menurutnya, audit kinerja kini tidak lagi sekadar menjadi instrumen pengawasan, melainkan berkembang sebagai alat strategis untuk mengevaluasi hasil dan dampak kebijakan publik secara komprehensif.
Berbasis kerangka Agency–Accountability–Theory of Change–Public Value, audit kinerja diarahkan untuk menelusuri keterkaitan antara input, proses, hingga outcome dari suatu kebijakan pemerintah.
Dyah juga menyoroti pentingnya pendekatan audit yang lebih terbuka dan kolaboratif dengan melibatkan masyarakat, media, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Ia menilai keterlibatan publik dapat memperkaya analisis sekaligus memperkuat tindak lanjut rekomendasi audit agar tidak berhenti sebagai formalitas administratif semata.
Indonesia Dinilai Perlu Adopsi Praktik Audit Global
Meski Indonesia telah memiliki fondasi kuat melalui Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), Dyah menilai orientasi audit kinerja masih perlu diperluas menuju pengukuran dampak nyata.
Ia mencontohkan praktik internasional seperti impact audit dan follow-up audit yang diterapkan di Kanada dan Inggris, di mana rekomendasi audit dipastikan menghasilkan perubahan kebijakan serta manfaat publik yang terukur.
Selain itu, integrasi aspek keberlanjutan dan risiko iklim atau environmental, social, and governance (ESG) juga dinilai menjadi agenda penting dalam pengembangan audit pemerintahan di masa depan.
Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Dyah merekomendasikan sejumlah langkah strategis, mulai dari memperkuat posisi audit kinerja sebagai pilar utama akuntabilitas nasional, mengembangkan metodologi audit berbasis dampak, hingga memastikan tindak lanjut audit berorientasi pada hasil nyata.
“Akuntabilitas publik harus melampaui kepatuhan menuju penciptaan nilai publik. Audit kinerja adalah jembatan dari audit of compliance menuju audit to impact,” ujar Prof. Dyah. (Amri-untuk Indonesia)
