lognews.co.id, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah telah menyetujui anggaran sebesar Rp100,16 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi permanen pascabencana di Sumatera. (25/5/26).
Tito yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menyampaikan, proses penanganan kini telah memasuki tahap ketiga, yakni pemulihan permanen setelah sebelumnya melewati fase tanggap darurat dan masa transisi.
Menurut dia, pemerintah telah menyusun rencana induk (Renduk) pembangunan berdasarkan pendataan dari seluruh wilayah terdampak bencana di Sumatera.
“Anggaran yang sudah kami usulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas DPR RI yang dipimpin oleh Prof Sufmi Dasco Ahmad,” kata Tito usai menghadiri rapat Satgas di kompleks parlemen, Jakarta, Senin.
Pemulihan Dilaksanakan Selama Tiga Tahun
Berdasarkan rencana induk tersebut, rehabilitasi dan rekonstruksi permanen akan dilaksanakan selama tiga tahun mulai 2026 hingga 2028.
Tito merinci alokasi anggaran dibagi secara bertahap setiap tahun. Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun. Selanjutnya pada 2027 sebesar Rp32,9 triliun dan tahun 2028 mencapai Rp28,2 triliun.
“Totalnya lebih kurang Rp100,1 triliun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, anggaran tersebut akan didistribusikan ke sejumlah kementerian dan lembaga terkait, dengan porsi terbesar dialokasikan kepada Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur.
“Kementerian PU itu lebih kurang totalnya Rp69 triliun selama tiga tahun, tahun ini Rp22 triliun,” katanya.
Fokus Pembangunan Infrastruktur hingga Hunian Tetap
Dalam pelaksanaannya, Renduk pemulihan permanen memiliki prioritas pembangunan berbeda setiap tahun. Secara keseluruhan terdapat 11.512 kegiatan pembangunan yang mencakup jalan, jembatan, sekolah, hingga pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak.
Tito menyebut beberapa proyek yang masih bersifat penyelesaian akhir, seperti penanganan sungai dan infrastruktur lanjutan, direncanakan menjadi prioritas pada 2027.
“Nah, yang menjadi prioritas terakhir, misalnya sungai yang tinggal ujung-ujungnya saja, itu di tahun 2027,” ucapnya.
Rapat Satgas tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M Qodari di kompleks parlemen Jakarta. (Amri-untuk Indonesia)
