lognews.co.id, Jakarta – Pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menjadi sorotan setelah sebuah video yang menampilkan deretan unit berstiker BGN beredar luas. Rekaman tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai jumlah kendaraan, skema distribusi, dan relevansinya dengan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). (10/4/26). Unggahan akun TikTok @NOVIR007 menyebut angka 70.000 unit di Jawa Barat, sehingga memicu perhatian lebih besar terhadap skala pengadaan.
Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan klarifikasi bahwa jumlah kendaraan jauh di bawah angka yang beredar, yaitu 21.801 unit dari target awal 25.000. Motor digunakan untuk operasional petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bekerja di wilayah yang sulit dijangkau transportasi umum. Ia juga menegaskan seluruh kendaraan masih menunggu proses pencatatan Barang Milik Negara (BMN) sebelum distribusi, dan tidak ada rencana penambahan pengadaan pada 2026. Menurut Dadan, harga satuan motor berada pada kisaran Rp42 juta melalui skema e-purchasing.
Dari sisi legislatif, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris menyatakan bahwa pembelian dengan jumlah besar tetap memerlukan dasar kebutuhan yang jelas. DPR berencana memanggil BGN untuk memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai argumentasi usulan, proses pengadaan, dan prioritas anggaran. Kementerian Keuangan melalui Menteri Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya juga telah menyampaikan bahwa usulan pengadaan motor dalam skala besar sempat tidak disetujui pada pembahasan anggaran sebelumnya.
Isu transparansi turut mendapat perhatian publik dan pemerhati anggaran. Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menilai mekanisme e-purchasing membuat rincian teknis seperti vendor dan alasan pemilihan jenis kendaraan tidak tampil terbuka dalam dokumen publik. Pengamat otomotif Bebin Djuana menekankan perlunya penjelasan mengenai spesifikasi dan efisiensi penggunaan kendaraan yang dibeli dengan dana negara.
Polemik ini memperlihatkan kebutuhan penjelasan yang lebih sistematis terkait proses pengadaan dan pemanfaatannya dalam mendukung program MBG. Kejelasan mengenai perencanaan, distribusi, dan penggunaan kendaraan dinilai penting untuk memastikan keselarasan antara kebijakan operasional dan pengelolaan anggaran yang akuntabel.
(Amri-untuk Indonesia)
