lognews.co.id – Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Kepastian itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers terkait kebijakan harga BBM bersubsidi dan transportasi udara di Jakarta, Senin (6/4).
Menkeu mengatakan, kebijakan subsidi BBM telah disusun dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk skenario apabila harga minyak dunia menyentuh 100 dolar AS per barel hingga penghujung tahun. Meski demikian, pemerintah menilai kondisi fiskal negara masih cukup kuat untuk menahan harga BBM bersubsidi tetap stabil.
“Subsidi terhadap BBM akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun dan harga BBM bersubsidi tidak akan naik. Anggaran kita cukup,” kata Menkeu.
Ia menjelaskan, berdasarkan simulasi yang telah dilakukan pemerintah, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih dapat dijaga di kisaran 2,9 persen, meskipun tekanan eksternal terhadap harga energi global meningkat.
Selain itu, pemerintah juga disebut memiliki bantalan fiskal berupa Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun. Dana tersebut dapat digunakan jika sewaktu-waktu terjadi tekanan yang lebih besar, termasuk apabila lonjakan harga minyak berlangsung di luar perkiraan.
Meski begitu, pemerintah memandang kemungkinan harga minyak dunia bertahan tinggi dalam jangka panjang relatif kecil.
Menkeu pun meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh spekulasi mengenai kondisi keuangan negara. Ia menegaskan, kapasitas fiskal pemerintah masih berada dalam posisi yang memadai untuk menopang berbagai kebijakan strategis.
“Masyarakat nggak usah khawatir, uang kita cukup. Setiap kebijakan yang diberikan tentu ada konsekuensi biayanya dan kami sudah hitung cukup,” tegasnya.
Di sisi lain, Menkeu juga menyoroti kondisi defisit pada awal tahun yang sempat meningkat. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat belanja negara agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata sepanjang tahun.
Ia menyebut, pola belanja pemerintah ke depan tidak lagi ingin menumpuk di akhir tahun seperti sebelumnya, melainkan didorong agar bergerak lebih seimbang sejak awal.
“Saya ingin menciptakan belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jadi defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu juga memaparkan bahwa kinerja APBN 2025 menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari perkiraan awal. Defisit anggaran yang semula diproyeksikan sebesar 2,91 persen, kini berpotensi turun menjadi sekitar 2,8 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa posisi fiskal Indonesia masih cukup terkendali dan justru mampu mendukung proses pemulihan serta pembalikan arah ekonomi nasional.
“Jadi kondisi anggaran yang kita tidak seburuk yang kita duga sebelumnya. Dan yang paling penting adalah dengan defisit yang masih terjaga pada waktu itu, kita bisa menciptakan pembalikan arah ekonomi,” ujar Menkeu.
Perbaikan tersebut, lanjutnya, ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,39 persen pada triwulan IV 2025, dan berpotensi meningkat hingga di atas 5,5 persen ke depan.
Menkeu optimistis, apabila pertumbuhan ekonomi terus membaik, maka penerimaan negara juga akan ikut menguat. Hal itu pada akhirnya akan memberi ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah untuk mendukung belanja kementerian dan lembaga secara lebih konsisten.
“Jadi kalau ekonominya bagus, pendapatan bagus, nanti uang yang saya bagi ke Kementerian/Lembaga juga lebih konsisten, bisa lebih banyak sedikit, harusnya ekonomi kita akan membaik terus ke depan,” kata Menkeu.
